Kamis, 02 Oktober 2014
   
Text Size
Selamat Datang, Pengunjung
Mohon Login atau Register.    Lupa Password?
Ke BawahHalaman: 1
TOPIK: PP Nomor 53 tahun 2010
#35
PP Nomor 53 tahun 2010 4 Tahun, 2 Bulan yang lalu Karma: 1
salah satu kewajiban PNS yg diatur dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.
tentunya hal ini konsekuensi jika hal tersebut tidak ditaati
apa saja sangsi yg akan didapat dan bagaimana ketentuannya?
saya baca di sebuah artikel bahwa mangkir dr jam kerja tanpa keterangan akan dikomulasikan selama 1 thn
mohon diberikan gambaran mengenai teknisnya?
terima kasih,
Sarie
Barokah Indah Sari (Sarie)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 6
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#106
Re: PP Nomor 53 tahun 2010 4 Tahun yang lalu Karma: 1
Numpang lewat....hehe
Di dalam Pasal 3 angka 11 PP 53 tahun 2010 diatur larangan ddan kewajiban PNS tentang"masuk kerja dan mentaati ketentuan jam masuk kerja. Nah penjelasannya juga tercantum demikian: yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib
datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan
jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena
dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang.
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung
secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
sanksinya:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari
kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima
belas) hari kerja;
samuel
ramoti samuel,sh (samuel)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 2
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#107
Re: PP Nomor 53 tahun 2010 4 Tahun yang lalu Karma: 1
Numpang lewat....hehe
Di dalam Pasal 3 angka 11 PP 53 tahun 2010 diatur larangan ddan kewajiban PNS tentang"masuk kerja dan mentaati ketentuan jam masuk kerja. Nah penjelasannya juga tercantum demikian: yang dimaksud dengan kewajiban untuk “masuk kerja dan
menaati ketentuan jam kerja” adalah setiap PNS wajib
datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan
jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena
dinas. Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan
kepada pejabat yang berwenang.
Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung
secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam
sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
sanksinya:
a. teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari
kerja;
b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk
kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam)
sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja; dan
c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS
yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah
selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima
belas) hari kerja;
samuel
ramoti samuel,sh (samuel)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 2
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
#140
Re: PP Nomor 53 tahun 2010 3 Tahun, 9 Bulan yang lalu Karma: 0
Mau tanya ketentuan dalam PP 53 Tahun 2010 Pasal 48:

ayat (3) Apabila terjadi pelanggaran disiplin dan telah
dilakukan pemeriksaan sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini maka hasil pemeriksaan
tetap berlaku dan proses selanjutnya berlaku
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

ayat (4) Apabila terjadi pelanggaran disiplin sebelum
berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan belum
dilakukan pemeriksaan maka berlaku ketentuan
dalam Peraturan Pemerintah ini.

ini berarti dalam PP 53 thn 2010 menganut asas retroaktif ya...
padahal kan pemberlakuan asas ini bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) Perubahan II UUD 1945 yang menyatakan: ".dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

Selain itu pemberlakukan asas retroaktif dalam segala perundang-undangan dapat menimbulkan bias hukum, menguatnya instabilitas kepastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pelaksana hukum dan politik, akhirnya yang terjadi ialah political revenge sebagai wujud akseptasi asas lex talionis.

Kemudian saya juga ingin konfirmasi mengenai istilah fungsional umum. Di unit instansi saya tidak dikenal istilah fungsional umum, yang ada pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan Pelaksana untuk jabatan struktural. Yang saya ingin tanyakan apakah istilah fungsional umum sebagaimana diatur dalam PP 53 thn 2010 ini sama dengan istilah pelaksana di unit instansi saya?

Kemudian masalah nebis in idem, dalam PP ini, antara lain dalam pelanggaran atas ketentuan jam kerja, bukankah dalam prinsip Nebis in idem sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ini berarti dalam penyusunan ketentuan tersebut tidak dipertimbangankan asas tersebut.
Setahu saya dengan dasar ne bis in idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan ne bis in idem. Sebuah perkara yang ne bis in idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima.

Mohon Pencerahannya
falcondabest
ical (falcondabest)
Baru Bergabung
Jumlah Posting: 1
graphgraph
User yang Offline Click here to see the profile of this user
Akses user yg tidak mendaftar tidak diaktifkan.
 
Ke AtasHalaman: 1

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id