Senin, 06 Juli 2015
   
Text Size

Galeri Kegiatan Ditjen. PP

Upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64

Acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 diselenggarakan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diperingati oleh segenap jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasai Manusia RI. Sebagai Inspektur Upacara Bapak Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada acara Peringatan HUT Republik Indonesia kali ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun salah satunya adalah kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Abdul wahid, S.H., M.H.

Pembangunan dibidang hukum sebagai tugas Departemen Hukum dan HAM, dilaksanakan dalam tiga aspek pembangunan, meliputi pembangunan dibidang  substansi hukum, pembangunan bidang Struktur Hukum dan pembangunan dibidang Budaya Hukum.

 

 

Ceramah Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tentang Parameter ...

Ceramah Peningkatan Pengetahuan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tentang Parameter Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Penyusunan  Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Ceramah tanggal 10 Agustus 2009, dengan topik “ Parameter HAM dan Gender dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Dra. Sri Danti, M.A. (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan). Sebagai Narasumber Prof. Harkrsituti Harkrisnowo, S.H., M.H., Ph.D. (Direktur Jenderal HAM, Departemen Hukum dan HAM RI) dan sebagai moderator Drs. Karjono, S.H., M.Hum. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan) Ceramah tersebut dihadiri oleh 50 Peserta yang merupakan wakil dari berbagai instansi pemerintah. Ceramah dibuka dan dipandu oleh moderator dengan mengemukakan bahwa kegiatan ceramah peningkatan pengetahuan tenaga perancang peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan ini merupakan ceramah ilmiah yang ditujukan untuk para perancang Peraturan Perundang-undangan  dengan tugas perancang peraturan perundang-undangan untuk menyiapkan, mengolah, dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

 

Kegiatan Capacity Building Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan tanggal 31 Juli

Capacity Building merupakan sarana edukasi melalui aktifitas-aktifitas yang menarik. Melalui program ini peserta juga bisa mengeksplorasi alam dan berinteraksi dengan teman-temannya, dengan lebih akrab serta bersosialisasi terhadap lingkungan yang baru. Dalam rangka meningkatkan kinerja seseorang khususnya yang terkait dengan  perilaku, dirasa perlu tersediannya suatu program pelatihan yang terpadu, sistematik dan tepat yang dapat diimplementasikan secara bersama-sama. Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah melalui program Capacity Building (CB).

Bentuk dari Capacity Building ini merupakan suatu acara yang diadakan di alam terbuka yang mana di dalam acara tersebut para peserta akan dilatih fisik, mental dan disiplin untuk dapat mengahadapi berbagai rintangan dan dilatih untuk mencari solusinya  serta dilatih agar bisa bekerjasama dengan team (team work). Adapun rintangan-rintangan itu sebenarnya adalah merupakan suatu latihan untuk dapat mengantisipasi berbagai persoalan-persoalan yang mana di dalam kehidupan kita juga sering terjadi, jadi pada intinya  kita dilatih untuk dapat mencari jalan keluar apabila diri kita mengalami berbagai persoalan.

   

Pemahaman Mengenai Gender di Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan Tanggal 6 Juli 2009

Saat ini CEDAW masih merasa prihatin terhadap perlunya undang-undang yang memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang berkaitan dengan Undang-Undang yang masih diasumsikan sebagai bias gender antara lain RUU tentang kesehatan terutama hak-hak reproduksi perempuan yang dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu terutama di kota-kota kecil. Pada tahun 2000 yang lalu, sebenarnya Indonesia sudah dapat menekan angka kematian ibu. Namun sampai saat ini, angka kematian tersebut masih saja tinggi. Untuk itu kesehatan perempuan masih harus diperhatikan,  selain gizi buruk serta kematian bayi dan balita. Pekerjaan rumah lainnya adalah Undang-Undang tentang Penghapusan  Ras dan Etnis yang baru saja diselesaikan. Bagaimana penerapan hukumnya? Kemudian Undang-Undang Perkawinan, bagaimana aspek  hukum dan kebijakannya? Bagaimana upaya kita untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang masih “mendiskreditkan” perempuan.

 

 

Rapat Membahas Hasil Kunjungan Peninjauan ke Daerah dan Tim Ruislag

Pada Hari Jumat, 19 Maret 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar mengadakan pertemuan dengan Jajaran Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertemuan tersebut bertempat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan. Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah selain membahas mengenai Hasil Kunjungan Peninjauan Ke Daerah dan Tim Ruislag, juga dimaksudkan ntuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Unit-Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan.

   

Halaman 5 dari 8 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id