Articles

Acara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-64 diselenggarakan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Diperingati oleh segenap jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasai Manusia RI. Sebagai Inspektur Upacara Bapak Andi Mattalatta, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pada acara Peringatan HUT Republik Indonesia kali ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan penghargaan Satya Lencana Karya Satya 30 tahun salah satunya adalah kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Abdul wahid, S.H., M.H.

Pembangunan dibidang hukum sebagai tugas Departemen Hukum dan HAM, dilaksanakan dalam tiga aspek pembangunan, meliputi pembangunan dibidang  substansi hukum, pembangunan bidang Struktur Hukum dan pembangunan dibidang Budaya Hukum.

 

Acara pelantikan Menteri Kabinet Indonesia bersatu jilid II berlangsung hari Kamis, bertempat di Istana Negara, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Usai acara pelantikan di Istana Negara, Menteri Hukum dan HAM yang baru, Patrialis Akbar dan Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya, Andi Mattalatta, menghadiri acara serah terima jabatan (sertijab) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jl. Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat. Patrialis Akbar dan Andi Mattalatta hadir disana sebagai tamu undangan. Setelah menghadiri acara sertijab di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, keduanya langsung menuju Departemen Hukum dan HAM untuk mengikuti acara serah terima jabatan Menteri Hukum dan HAM, yang kini disandang Patrialis Akbar.

 

Acara pelatihan teknik perundang-undangan (Training on Legislative Drafting) antara Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan CILC (Center For International Legal Cooperation) Netherlands yang berlangsung selama lima hari, tanggal 12-16 Oktober 2009. Paparan dari Maria Farida Indrati, S. mengenai hal-hal khusus dalam perundang-undangan : pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan peraturan perundang-undangan, perubahan peraturan perundang-undangan, penetapan PERPU menjadi Undang-Undang, Ratifikasi Perjanjian Internasional,

Pendelegasian Kewenangan antara lain atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar  atau undan-undang kepada suatu lembaga negara/pemerintahan. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.

Dalam rangka restrukturisasi program dan kegiatan 2010-2014 di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Edaran Menteri Keuangan dan Bappenas Nomor:0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tentang Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Acara Workshop yang diselenggarakan di Ruang Rapat Graha Soepomo tanggal 26 Agustus 2009 tersebut menjelaskan visi dan misi Departemen Hukum dan HAM RI, yaitu: Visi Departemen Hukum dan HAM adalah Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan misinya yaitu Melindungi Hak Asasi Manusia dan Values: KIRAP antara lain: Kepentingan Masyarakat, Integritas, Responsif, Akuntabel, Profesional.

 

Saat ini CEDAW masih merasa prihatin terhadap perlunya undang-undang yang memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Untuk itu, pemerintah Indonesia mempunyai pekerjaan rumah yang berkaitan dengan Undang-Undang yang masih diasumsikan sebagai bias gender antara lain RUU tentang kesehatan terutama hak-hak reproduksi perempuan yang dapat dilihat dari besarnya angka kematian ibu terutama di kota-kota kecil. Pada tahun 2000 yang lalu, sebenarnya Indonesia sudah dapat menekan angka kematian ibu. Namun sampai saat ini, angka kematian tersebut masih saja tinggi. Untuk itu kesehatan perempuan masih harus diperhatikan,  selain gizi buruk serta kematian bayi dan balita. Pekerjaan rumah lainnya adalah Undang-Undang tentang Penghapusan  Ras dan Etnis yang baru saja diselesaikan. Bagaimana penerapan hukumnya? Kemudian Undang-Undang Perkawinan, bagaimana aspek  hukum dan kebijakannya? Bagaimana upaya kita untuk menghapus peraturan perundang-undangan yang masih “mendiskreditkan” perempuan.