Sabtu, 19 April 2014
   
Text Size

Galeri Kegiatan Ditjen. PP

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Ditjen. PP

Jum’at, 24 April 2009. Pada Acara pelantikan, para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilantik langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri pula oleh para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Para pejabat yang dilantik sebagai Pejabat Eselon III Achmad Hifzi, S.H. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengumpulan dan Pengolahan Data Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,  Tri Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan, Ahmad Khumaidi, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Fasilitasi Bahan dan Analisis pada Direktorat Litigasi Perundang-undangan, Drs. Karjono, S.H., M.Hum. sebagai Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

 

Kunjungan Dekan dan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Senin, 30 Maret 2009. Kunjungan Dekan dan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Acara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai visi yaitu menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat serta meningkatkan kuantitas serta kualitas pejabat yang kompeten dalam perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pejabat fungsional yang profesional, bermoral, mandiri, berwawasan luas, dan andal dalam penguasaan teknis dan substansi hukum.

 

Kunjungan Menteri Kehakiman Belanda

Senin, 23 Februari 2009, Untuk meningkatkan kerjasama di bidang hukum, Pemerintah Indonesia dan Belanda kembali menandatangani nota kesepahaman dalam rangka penandatanganan nota kesepahaman kerjasama di bidang hukum antara Pemerintah RI dan Belanda.. Kerjasama dua negara bersahabat ini ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Andi Mattalatta dan Menteri Kehakiman Belanda Ernst Hirsch Ballin di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta. Andi dan Ballin menjelaskan kerjasama yang ditandatangani untuk menggantikan nota kesepahaman (MOU) yang pernah ditandatangani kedua negara ini pada tahun 1995. Melalui MOU yang berlaku selama lima tahun (2009-2013) ini, ruang lingkup kerjasama bidang hukum diperluas mencakup 11 bidang hukum. Kerjasama ini ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Bersama yang beranggotakan 25 orang terdiri dari pejabat dan instansi terkait dari Pemerintah Indonesia dan Belanda. Keanggotaan komite bersama ini juga melibatkan unsur Perguruan Tinggi Indonesia yang diwakili Universitas Indonesia dan Universitas Padjajaran, Bandung, serta Kedutaan Besar RI di Kerajaan Belanda.

   

Penyampaian Materi Politik Perundang-undangan

Penyampaian materi Politik Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl. dalam acara Pelatihan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (raining on Legislative Drafting) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerja sama dengan Center for International Legal Cooperation Nederlands. Dalam kesempatan tersebut Prof. Bagir menyampaikan terdapat paling tidak tiga syarat dalam pembuatan kebijakan, yaitu:
Pertama:  pejabat yang akan membuat/mengeluarkan kebijakan harus mempunyai wewenang yang diberikan oleh Undang-undang;
Kedua: tujuan atau manfaat kebijakan yang dibuat adalah sesuatu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;
Ketiga: pilihan-pilihan dari tindakan pengembilan kebijakan harus tunduk pada asas-asas penyelenggaraan administrasi negara.

 

Direktur Jenderal PP membuka secara resmi acara Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Abdul Wahid Masru, S.H., M.H. mewakili Menteri Hukum dan HAM membuka secara resmi acara Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan dan sekaligus mensosialisasikan Website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (www.djpp.depkumham.go.id) di hadapan Delegasi Belanda dan para peserta Pelatihan Teknik Peraturan Perundang-undangan pada hari Senin 25 Januari 2010.

   

Halaman 5 dari 7 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id