Jumat, 29 May 2015
   
Text Size

Galeri Kegiatan Ditjen. PP

Rapat Membahas Hasil Kunjungan Peninjauan ke Daerah dan Tim Ruislag

Pada Hari Jumat, 19 Maret 2010 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar mengadakan pertemuan dengan Jajaran Pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pertemuan tersebut bertempat dilaksanakan di Ruang Rapat Soepomo Gedung Utama Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan. Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut adalah selain membahas mengenai Hasil Kunjungan Peninjauan Ke Daerah dan Tim Ruislag, juga dimaksudkan ntuk membahas berbagai permasalahan yang dihadapi Unit-Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka peningkatan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan yang telah digariskan.

 

Pelantikan Pejabat Eselon IIA di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pelantikan Pejabat Esselon IIA dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM diselenggarakan pada 24 Pebruari 2010 yang bertempat di Graha pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, dan pejabat yang dilantik sebanyak 21 orang, diantaranya dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan adalah Ny. Cholilah, SH, MHum sebagai Direktur Litigasi, dan dua pejabat lainnya yang mutasi yaitu DR. Wicipto Setiadi, SH, MH yang semula menjabat Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan menjadi Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Qomaruddin, SH, MH yang semula Direktur Litigasi menjadi Direktur Harmonisasi.

 

Forum Dialog Interaktif Penafsiran Undang-Undang

Jakarta, 29-30 April 2009. Forum dialog Interaktif ini dilaksanakan berdasarkan kerangka kerjasama MOU antara Departemen Hukum dan HAM RI dengan Departemen Kejaksaan Agung Australia. Pengalaman di Australia dalam penafsiran peraturan tertulis, khususnya difokuskan pada penyusunan dan penafsiran definisi-definisi dan tentang UU Penafsiran perundang-undangan 1901 (Acts Interpretation Act/AIA). Persoalan yang signifikan di Indonesia adalah keseragaman penafsiran atas peraturan perundang-undangan, dan perlu ditegaskan bahwa sejak awal saya sama sekali tidak bermaksud menganjurkan agar Indonesia menyusun sebuah Undang-Undang Penafsiran Perundang-undangan. Bahkan di Australia, sebuah Undang-Undang Penafsiran Perundang-undangan hanyalah sekedar alat yang digunakan oleh penyusun rancangan peraturan dan penyusun kebijakan untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan serta penafsirannya.

   

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Ditjen. PP

Jum’at, 24 April 2009. Pada Acara pelantikan, para Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilantik langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri pula oleh para Pejabat Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Para pejabat yang dilantik sebagai Pejabat Eselon III Achmad Hifzi, S.H. sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Mulyanto, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengumpulan dan Pengolahan Data Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah,  Tri Wahyuningsih, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Pengundangan Peraturan Perundang-undangan pada Direktorat Publikasi, Kerjasama dan Pengundangan, Ahmad Khumaidi, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Fasilitasi Bahan dan Analisis pada Direktorat Litigasi Perundang-undangan, Drs. Karjono, S.H., M.Hum. sebagai Kasubdit Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan.

 

Kunjungan Dekan dan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan

Senin, 30 Maret 2009. Kunjungan Dekan dan Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Parahyangan ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan diterima oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Acara ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mempunyai visi yaitu menciptakan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan dapat berlaku secara efektif di masyarakat serta meningkatkan kuantitas serta kualitas pejabat yang kompeten dalam perancangan peraturan perundang-undangan sebagai pejabat fungsional yang profesional, bermoral, mandiri, berwawasan luas, dan andal dalam penguasaan teknis dan substansi hukum.

   

Halaman 5 dari 8 halaman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id