Kamis, 30 Oktober 2014
   
Text Size
Error: GD2 library is not enabled in your server!

RUU KUHAP

Rabu - 8 Agustus 2012 bertempat di Ruang Rapat Sahardjo Lt.7 Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI diadakan rapat dengan agenda pembahasan adalah substansi mengenai Hakim Komisaris pada Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang di hadiri oleh:

1. Amir Syamsudin (Menteri Hukum dan HAM RI)
2. Djoko Sarwoko (Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI)
3. Marwan Effendi (Jamwas Kejaksaan Agung)
4. S. Usman Nasution (Wakabareskrim POLRI)
5. Bambang Sri H (Karosun kamhan Divkum POLRI)
6. Wahiduddin Adams, S.H., M.A (Dirjen. Peraturan Perundang-undangan)

7. Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H. (Direktur Perancangan Peraturan perundang-undangan)Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, yang menyampaikan adanya catatan dari DPR Komisi III yang memberikan desakan-desakan mengenai RUU tentang KUHAP dengan ungkapan “silahkan dikirimkan kepada kami”, yang pada saat ini memiliki permasalahan-permasalahan yang krusial yakni pasal-pasal yang mengatur kontrol atas upaya paksa yakni mengenai Hakim Komisaris, oleh karena itu diharapakan adanya upaya-upaya penyelesaian yang lebih maju. Padahal RUU ini sudah tercantum dalam Prolegnas 2010-2014 dan selalu menjadi prioritas tahunan sejak tahun 2010, yang pada prinsipnya merupakan revitalisasi fungsi praperadilan dengan bertujuan agar due process of law dan perlindungan HAM lebih terjamin.

Hal ini disebabkan banyaknya korban-korban dari kekeliruan salah tangkap, salah tahan dan lain-lain perlu di perbaiki dengan di bentuknya hakim komisaris. Wewenang Hakim Komisaris pada dasarnya merupakan perpaduan antara wewenang hakim praperadilan dan beberapa wewenang yang dimiliki Ketua PN berdasarkan KUHAP (lihat Pasal 111 RUU). Hanya saja penggunaan hakim komisaris telah mulai di tinggalkan di negara-negara eropa seperti Perancis  hal ini dari hasil kunjungan yang dilakukan pada tahun 2010 oleh tim Mabes Polri yang juga bersama-sama dengan instansi lain. Catatan Mabes POLRI ketidak sepakatan mengenai pembentukan mengenai Hakim Komisaris, yakni:

- Biaya operasional/infrastruktur Hakim Komisaris;
- Pola rekrutmen Hakim Komisaris;
- Kondisi geografis Indonesia;
- Efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana.

(Muchtar - Dwi Satria)

 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id