Minggu, 21 Desember 2014
   
Text Size

Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keanekaragaman etnik/suku bangsa, budaya dan agama serta kekayaan yang melimpah di bidang ilmu pengetahuan, seni dana sastra berikut pengembangan-pengembangannya. Sebagai potensi nasional semua itu memerlukan adanya perlindungan yang memadai terhadap kekayaan intelektual khususnya ciptaan yang lahir dari keanekaragaman dan kekayaan tersebut.

Perkembangan dibidang teknologi perekaman, telekomunikasi dan informasi digital yang demikian pesat dalam beberapa dasawarsa terakhir, telah menuntut adanya peningkatan perlindungan yang memadai baik bagi pencipta maupun Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Apabila tuntutan tersebut ditangani secara serius termasuk diantaranya dengan menyediakan system pengaturan yang baik, sendi-sendi kehidupan dan perekonomian Indonesia akan meningkat, dan kredibilitas citra bangsa yang baik akan tetap terjaga didunia internasional

Indonesia telah menjadi anggota berbagai konvensi/perjanjian internasional dibidang hak kekayaan intelektual pada umumnya dan hak cipta pada khususnya yang memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem internasional. Perlindungan hukum Hak Cipta dan Hak terkait yang kuat dan sesuai dengan standar perlindungn dalam konvensi internasional, tentu akan akan sangat mendukung peningkatan investasi di dalam negeri dan prospek perkembangan produk Indonesia di tingkat internasional. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat luas, terutama bagi mereka yang bergerak di sector industry kreatif, seperti:industry music, film, entertainment, media massa, perbukuan, arsitektur, dan piranti lunak.

Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Hak Cipta sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undnag Nomor 12 Tahun 1997. Walaupun perubahan-perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian Pasal yang sesuai dengan Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPs), dan telah mengakomodasikan ketentuan-ketentuan perjanjian internasional lainnya di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk lebih member perlindungan dan memajukan perkembangan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait. Dari beberapa konveksi di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut, masih terdapat beberapa ketentuan yang sudah sepatutnya dimanfaatkan sebagai materi muatan.

Selain hal-hal tersebut diatas, Undang-Undang ini memuat beberapa ketentuan penyempurnaan yang cukup mendasar mencakup antara lain :

  1. Ketentuan umum, utamanya yang berkaitan dengan terminology tentang Hak Cipta, Ciptaan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pengumuman, Penerbitan, Perbanyakan, Pengomukasian kepada Publik, Pendistribusian kepada Publik, Perangkat Lunak Komputer, Hak Terkait, Pelaku Pertunjukan, Fonogram, dan Fiksasi, dalam rangka mencegah dan/atau menghindarkan persepsi ataupun penafsiran hokum yang berbeda;
  2. Ketentuan mengenai hak eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait yang lebih jelas dan terinci dengan sekaligus mengatur mengenai pengecualiaan dan pembatasan terhadap hak ekslusif tersebut;
  3. Penyempurnaan mengenai objek Ciptaan yang dilingdungi dan pengecualiaannya serta jangka waktu perlindungan seni terapan;
  4. Penyempurnaan ketentuan mengenai right management information (Informasi Manajemen Hak Cipta) dan technology protection measure (Sarana Kontrol teknologi);
  5. Penyempurnaan mengenai Lisensi;
  6. Ketentuan mengenai Hak Cipta dalam teknologi informasi dan komunikasi
  7. Ketentuan tentang penetapan sementara Pengadilan, yang dapat lebih menjamin berlakunya asas “dapat dilaksanakan” sehingga dipandang perlu untuk memasukkan pengaturan mengenai hukum acaranya;
  8. Ketentuan mengenai lembaga manajemen kolektif sehingga praktek pengelolaan atau pemanfaatan Hak CIpta dan Hak Terkait oleh masyarakat pengguna dapat betul-betul dilakukan sesuai dengan norma/koridor hukum yang berlaku;
  9. Penyempurnaan ketentuan pidana dan sifat delik, yang semula hanya merupakan delik biasa menjadi delik aduan;
  10. Dimungkinkannya dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam sengketa Hak Cipta;
  11. Ketentuan mengenai pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Semua penyempurnaan ketentuan tersebut diatas, dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

 

Komentar  

 
#1 Hak Cipta Kontent website 11 Juni 2012 06:31
Apakah konten di website bisa dimasukkan kedalam hak cipta ini? Misalnya dibagian media massa.
Terimakasih
aluminiumkaca.blogspot.com
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id