Kamis, 18 Desember 2014
   
Text Size

RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Badan Usaha dalam bentuk Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer sebagai bagian integral dari kegiatan ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi.

Salah satu tatanan hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan di bidang Usaha Perseorangan dan Badan Usaha Bukan Badan Hukum yang pada saat ini Usaha Perseorangan belum ada pengaturannya sedangkan Badan Usaha Bukan Badan Hukum masih didasarkan pada KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma. Disamping itu peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kebutuhan dunia usaha, sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali.

Pada tanggal 10 Mei 2012 Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan melakukan Rapat panitia Penyusun RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer, rapat dihadiri oleh anggota Panitia Penyusunan yang berasal dari masing-masing Kementerian/LPNK diantaranya :

  1. Cholilah, S.H., M.Hum
  2. Ratnawati Prasodjo, S.H., M.H.
  3. Tri Wahyuningsih, S.H., M.H.
  4. Christina Sani
  5. Dr. A. Partomuan Pohan, S.H., LLM.
  6. Elijana Tansah S.H.Sri harningsih, S.H., M.H.
  7. Dr. Qomaruddin, S.H., M.H.
  8. Dr. Felix O. Soebagjo, S.H.
  9. Agus Riyanto, S.H.,M.H.
  10. Iwan Sidharta
  11. Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., SpN.

Dalam rapat membahas substansi dari pasal demi pasal tersebut, serta masukan-masukan dari anggota tim penyusun RUU tersebut.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan  juga telah melaksanakan sosialisasi RUU Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditier pada  tanggal 1 November 2011 di hotel Maharani – Jakarta.

 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id