Articles

Mahkamah Agung adalah peradilan Negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya. Oleh karena itu Mahkamah Agungmelakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha Negara. Akan tetapi, Mahkamah Agung bukan satu-satunya lembaga yang melakukan pengawasan karena ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial.

Sebagai pengadilan Negara tertinggi, Mahkamahn Agung berkewajiban untuk memberikan putusan yang adil dan konsisten. Dalam rangka memberikan putusan yang konsisten, maka perlu diatur mengenai pembatasan kasasi dengan menambahkan unsur pemberat pada syarat materiil dalam pengajuan kasasi.

Rancangan Undang-undang Mahkamah Agung adalah penggantian dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Penggantian dilakukan karena Undang-Undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 sudah mengalami beberapa perubahan sehingga perlu dilakukan restrukturisasi dalam pasal-pasalnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Lampiran Nomor 237. Undang-Undang tentang Mahkamah Agung itu sendiri masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta jika diubah beberapa kali akan menyulitkan pengguna undang-undang Mahkamah Agung, sehingga perlu diganti.

Kamis, 26 Juli 2012 bertempat di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dilakukan rapat mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung. Rapat dipimpin oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Dr. Wahiduddin Adams, MA. Dalam rapat membahas kesiapan RUU tentang Mahkamah Agung sebelum diajukan ke DPR untuk dilakukan pembahasan.