Senin, 22 Desember 2014
   
Text Size

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang layak dan baik. Kelayakan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan dapat dijamin jika didukung dengan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pengawasan beserta lembaga pelaksanaannya.

Pengaturan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertujuan untuk mewujudkan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu. Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menghubungkan semua wilayah di daratan. Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berpedoman pada rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan kebutuhan. Rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan terdiri atas rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan nasional, rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi, dan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Di samping itu, untuk lebih meningkatkan daya guna, hasil guna, dan pemanfaataan jalan diperlukan pula adanya ketentuan bagi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas, serta dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pemasangan fasilitas perlengkapan jalan, maka kelas jalan dikelompokkan ke dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.

Untuk kepentingan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, maka dalam Rancangan Peraturan Pemerintah perlu diatur mengenai perlengkapan jalan dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, yang meliputi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, terminal penumpang, terminal barang dan terminal barang untuk kepentingan sendiri, fasilitas parkir umum, fasilitas pendukung yang terdiri atas trotoar, lajur sepeda, tempat penyeberangan pejalan kaki, halte, serta fasilitas pendukung bagi penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit. Perlengkapan jalan dan prasarana angkutan jalan tersebut merupakan unsur yang penting dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id