Sabtu, 19 April 2014
   
Text Size

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Sebelum Lembaga Jaminan Resi Gudang berdiri dan melaksanakan kegiatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang Lembaga Jaminan dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelaksana Penjaminan.

Badan Usaha Pelaksana Penjaminan tersebut dilaksanakan oleh badan usaha berbadan hukum yang mempunyai fungsi melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.

 

Untuk dapat ditetapkan sebagai Badan Usaha Pelaksana Penjaminan dengan Peraturan Pemerintah ini, badan usaha berbadan hukum dimaksud harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan diajukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Agar Badan Usaha Pelaksana Penjaminan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik, maka dalam Peraturan ini diatur mengenai fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang Badan Usaha Pelaksana Penjaminan. Selain itu juga diatur tentang sumber pendanaan Badan Usaha Pelaksana Penjaminan serta pengelolaan dana jaminan. Peraturan ini juga mengatur kepesertaan serta cakupan jaminan. Badan Usaha Pelaksana Penjaminan bertanggung jawab kepada Menteri, untuk itu Badan Usaha dimaksud wajib mengajukan Rencana Kerja dan anggaran tahunan untuk disetujui Menteri serta menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.

Dengan adanya Badan Usaha Pelaksana Penjaminan ini diharapkan kepercayaan pelaku usaha (pemegang Resi Gudang, bank, dan Pengelola Gudang) terhadap integritas Sistem Resi Gudang akan makin meningkat. Dengan demikian, seluruh pelaku usaha dari skala besar (pedagang, prosesor, eksportir, dan perusahaan perkebunan) sampai skala kecil  (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan koperasi) merasa  terlindungi dengan mempergunakan Sistem Resi Gudang sehingga dalam waktu singkat diharapkan jumlah pelaku usaha yang terlibat, volume  barang yang disimpan di gudang, jumlah kredit  yang dikucurkan oleh bank dapat meningkat dengan cepat.

Lampiran
Download this file (rpp 1.doc)rpp 1.doc[ ]103 Kb

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id