Selasa, 23 September 2014
   
Text Size

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

Pembangunan kepemudaan menurut Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Berbagai negara telah menerapkan program pemberdayaan wirausaha muda misalnya semacam Business Incubator yang mampu menyediakan berbagai kebutuhan para wirausaha mulai dari pemula sampai kepada yang sudah berkembang dengan fasilitasi peningkatan kapasitas (capacity building) di bidang manajemen, produksi, pemasaran,  termasuk juga memfasilitasi pembiayaan bagi usaha tersebut. Dengan demikian perlu keberpihakan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat kepada wirausaha muda.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Februari 2011 telah mencanangkan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang mengkoordinasikan 13 Kementerian terkait, dengan target bahwa melalui program tersebut jumlah wirausaha dapat mencapai 1% dari populasi penduduk pada 2014. Gerakan tersebut dapat mengoptimalkan potensi dan minat pemuda untuk berani memulai usaha sebagai wirausaha mandiri, kreatif, inovatif, dan produktif. Salah satu kendala yang penting adalah ketersediaan modal dengan para wirausaha muda untuk memulai atau memperluas usahanya yang umumnya berskala mikro dan kecil.

Pengaturan usaha berskala mikro dan kecil diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut menentukan bahwa Pemerintah dan Pemerintah  Daerah  menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil dan juga dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya:

a)    pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;

b)   pengembangan lembaga modal ventura;

c)    pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang;

d)   peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan

e)    pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya menindaklanjuti Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta mendukung Gerakan Kewirausahaan Nasional khususnya dalam bidang permodalan wirausaha muda pemula dengan tujuan untuk mendorong agar generasi muda menjadi wirausaha andal dan menjadi generasi yang menciptakan pekerjaan, maka dipandang perlu merancang sistem pembiayaan bagi wirausaha muda melalui pembentukan forum Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (LPKP).

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai kedudukan, fungsi, tugas, susunan organisasi dan personalia, mekanisme penilaian kelayakan usaha, usulan mendapatkan bantuan permodalan bagi wirausaha muda pemula. Selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga mengatur pembentukan LPKP di provinsi, kabupaten/kota apabila diperlukan, mekanisme kerja, pendanaan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Komentar  

 
#1 pemuda kreatif 25 November 2012 10:11
assalamualaikum wr wb...
saya mau bertaya bagaimana caranya mengajukan kegiatan untuk kelompok pemuda dan apa persyaratanya,m ohon penjelasanya.
karna saya saat in sudah memiki organisasi pemuda pengangguran desa,kami alhamdulilla sudah mulai bayak berjalan dalam kegiatan kemasyarakatan dan memncarikan peluang kerja atau usaha bgi para anggota kami ,karana sebgian dari anggota kami kebayaan yang putus sekolah dan yg sudah tamat sekolahpun bayak yg menganggur.dengan ini kami berharap masukan dan perhatianaya.terima kasih.
nama : ridwan
TTL : Mempawah 08/05/1983
alamat: Jalan pangsuma Desa Antibar Kec.Mempawah timur Kab.Pontianak
No Hp :085393298397
:085750146759
Quote
 

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id