Selasa, 23 September 2014
   
Text Size

Rancangan Peraturan Presiden tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Ombudsman Republik Indonesia, perlu merumuskan suatu Rancangan Peraturan Presiden tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia.

Dalam rancangang Peraturan Presiden ini, gaji asisten Ombudsman  merupakan gaji yang diberikan kepada pegawai  yang diangkat oleh Ketua Ombudsman berdasarkan persetujuan rapat anggota Ombudsman untuk membantu Ombudsman dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

Besaran gaji asisten Ombudsman dalam rancangan peraturan presiden mengacu surat Kementerian Keuangan Nomor:S-136  /M.02/2013. Selanjutnya kepada asisten Ombudsman diberikan kenaikan gaji berkala setiap 2 (dua) tahun apabila dipenuhi syarat-syarat :

 

  1. Telah mencapai masa kerja jabatan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala;
  2. Penilaian pelaksanaan pekerjaan  dengan  nilai rata-rata sekurang-kurangnya “baik” dari atasan langsungnya.

Pada saat rancangan peraturan presiden ini mulai berlaku, maka honorarium Tenaga Tim ASisten yang dibayarkan kepada Asisten Ombudsman sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tanaga Tim Asistensi dan Staf Administrasi Kesektariatan Komisi Ombudsman Nasional serta tunjangan kerja yang telagh dibayarkan kepada Asisten Ombudsman sebelum Peraturan ini berlaku, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut bagi pelaksanaan rancangan Peraturan Presiden ini diatur oleh Ketua Ombudsman

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id