Jumat, 25 April 2014
   
Text Size

Pemerintah Pastikan Revisi UU Pelayaran

Pemerintah memastikan akan merevisi Undang-undang (UU) No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran untuk menyelamatkan produksi (lifting) minyak nasional. Hal itu dilakukan lantaran terbatasnya jenis kapal berbendera Indonesia yang bergerak di kegiatan lepas pantai (offshore).

"Langkah ini diambil untuk menyelamatkan APBN di mana sektor minyak dan gas menjadi penopang utama keuangan negara. Jika dipaksakan, penerapan asas cabotage untuk offshore itu bisa mengancam lifting minyak nasional karena kapal lokal tidak ada yang melayani kegiatan offshore, khususnya untuk kategori B dan C," ujar Menteri Perhubungan Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (14/12).

Asas cabotage menerapkan, muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada tahun 2010 dan 2011. Namun, hingga saat ini tinggal sektor offshore yang belum menjalankan cabotage.

Kapal yang melayani offhore, jelas Freddy, terbagi atas tiga kategori yakni A, B, dan C. Kelompok A adalah kapal yang berjenis tugboats, mooring boats, utility vessels, dan anchor boat. Asas cabotage untuk klasifikasi kapal ini harus dilakukan mulai 1 Januari 2010.

Sementara kapal kelompok B antara lain adalah jenis accomodation barges ukuran 250 ft class ke atas, anchor handling and tugs (AHT), ASD tugboats, dan platform supply vessel (PSV). Adapun kapal kelompok C yaitu Jack Up Rig, Drill Ship, Submersible Rig, dan Cable Laying Ship.

Jenis kapal yang tergolong dalam kelompok tersebut, menurutnya, terbilang mahal sehingga tidak banyak negara yang memilikinya. Lantara itu, ia meminta agar para pemangku kepentingan industri pelayaran memahami adanya pengecualian penerapan asas cabotage untuk jenis kapal tersebut.

"Cabotage itu memang dibutuhkan. Tetapi kita harus realistis juga dengan kondisi di lapangan. Jika kapal jenis B dan C itu kita tidak punya, kita harus terbuka dengan kerjasama internasional. Ada kepentingan lebih besar harus diselamatkan," tukasnya.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub Leon Muhammad menjamin, pihaknya hanya akan merevisi satu pasal dalam UU Pelayaran, yaitu Pasal 341. Revisi pasal itu, lanjut dia, dilakukan dengan menambah kategori kapal yang belum diikutsertakan dalam penerapan asas cabotage.

Berdasarkan Pasal 341 UU Pelayaran, bahwa kapal asing yang saat ini masih melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri tetap dapat melakukan kegiatannya paling lama 3 tahun terhitung sejak tanggal berlakunya UU tersebut, yaitu tanggal 7 Mei 2008.

"Hanya satu pasal itu yang minta direvisi. Tetapi tidak tahu kalau dari parlemen minta ada revisi lainnya. Revisinya sedikit, hanya menambah kata 'kecuali kapal tertentu' dalam pasal itu. Jenis kapal tertentunya sendiri nanti akan dijabarkan lagi dalam peraturan menteri perhubungan," tandasnya.

 

Sumber: mediaindonesia

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id