Kilas Berita

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung yang diatur dalam UU 4/pnps/1963 bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya, MK mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan oleh para penulis buku.

"Permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian," kata Ketua MK, Mahfud MD dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (13/10).

Menurut Mahkamah, UU Nomor 4/pnps/1963 tentang kewenangan pelarangan buku oleh Kejagung tidak mempunyai hukum mengikat. "Menyatakan, UU a quo tidak mempunyai hukum yang mengikat," tegas Mahfud.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga menyatakan bahwa pelarangan buku yang dianggap mengganggu ketertiban hukum harus melalui pengadilan terlebih dahulu sebelum adanya pelarangan Kejaksaan.

"Penyitaan buku-buku tanpa melalui proses pengadilan merupakan merampas hak warga negara karena setiap orang punya hak pribadi. Tindakan pengambilan hak tanpa proses pengadilan yang sangat ditentang oleh negara hukum," kata Maria Farida Indarti, hakim konstitusi lainnya, saat membacakan pertimbangan Mahkamah.

Sebelumnya, para pemohon yakni Darmawan, Muhammad Chozin Amirullah, I Gusti Agung Ayu Ratih dan Rhoma Dwi Aria Yulantri menilai, Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 telah memberikan kewenangan pada Kejaksaan Agung untuk melarang peredaran barang cetakan dan itu bertentangan dengan hak untuk mengeluarkan pendapat melalui tulisan yang dijamin UUD 1945.

Menurut mereka, UU tersebut dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan bertatanegara.

 

Sumber: primaironline