Selasa, 30 September 2014
   
Text Size

Pasal Pencemaran Nama Baik Akan Diuji Lagi

From zero to hero.” Itu mungkin sebutan yang tepat untuk mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji. Setelah  dikecam publik dalam kasus Cicak versus Buaya, Susno seolah menjadi pahlawan setelah mengungkapkan adanya dugaan makelar kasus di tubuh Mabes Polri.

Tindakan Susno berbuntut panjang. Susno ditetapkan menjadi tersangka karena dilakukan telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia pun dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan pada Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan kasus ini bisa menjadi momentum untuk merevisi kembali keberadaan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia. “Pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal ‘kanker demokrasi’,” ujarnya saat beraudiensi dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar di gedung MK, Selasa (30/3).

Febri menjelaskan pasal-pasal ini kerap digunakan oleh para aparat pemerintah untuk membungkam kritik. ‘Korban’ pasal-pasal ini tak sedikit. Di antaranya adalah Koordinator Kontras Usman Hamid dan dua aktivis ICW Emerson Yuntho dan Illian Deta. Mereka ditetapkan sebagai tersangka ketika mengkritik pemerintah.

Lebih lanjut, Febri mengatakan akan segera mengajukan judicial review pasal-pasal tersebut. Ia memberi dua klasifikasi terkait pasal-pasal ‘kanker demokrasi’ ini. Yakni, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 315 KUHP yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap individu. Serta, Pasal 207, Pasal 208, dan Pasal 316 KUHP yang mengatur pencemaran terhadap institusi negara.

Akil menjelaskan meski pasal-pasal tersebut sudah pernah diuji oleh MK, tetapi masih ada peluang bila ada pihak yang ingin menguji kembali. Ia mengatakan setiap warga negara bisa saja mengajukan judicial review lagi asalkan diajukan oleh pemohon dan alasan konstitusional yang berbeda.

Berdasarkan catatan hukumonline, MK memang pernah menolak pengujian Pasal 207, Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 31 yang diajukan oleh LBH Pers. Pasal-pasal itu merupakan pasal hatzaai artikelen (pasal penebar permusuhan) yang tersisa dalam KUHP.

Febri mengaku sudah menyiapkan alasan yang berbeda dibanding permohonan sebelumnya. Argumentasi yang dibangun adalah pasal-pasal itu akan dipertentangkan dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan negara hukum dalam UUD 1945. “Kami akan fokus menggunakan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” sebutnya.

pengujian sebelumnya, pemohon lebih menekankan alasan hak asasi manusia (HAM) dalam UUD 1945 yang dilanggar. Febri pun mengaku sudah mengantongi putusan tersebut untuk bahan pembelajaran. Di situ, MK berpendapat selain hak untuk mengkritik, setiap orang juga punya hak untuk mempertahankan martabat dan nama baiknya.

memang prinsipnya ingin pasal-pasal itu dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Namun, ia berharap MK berpendapat pasal ini konstitusional bersyarat. “Pasal ini seharusnya tak bisa digunakan untuk wartawan atau aktivis penggiat antikorupsi yang menyampaikan kritik terhadap pejabat pemerintah,” ujarnya.

sumber: hukumonline.com

Kirim Komentar

Kode Pengaman
Refresh

Gabung di Komunitas


Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id