Kilas Berita

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengusulkan sejumlah peraturan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan yang akan mengatur tata tertib untuk pelaku usaha perdagangan melalui internet (e-commerce).

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Srie Agustina, kepada ANTARA News di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, mengatakan pelaku usaha di internet nantinya harus memiliki unsur legalitas dan teridentifikasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dan DPR akhirnya menyepakati substansi Rancangan Undang-undang (RUU) Perdagangan, yang akan menjadi pengganti peraturan penyelenggaran perdagangan, Bedfrijfsreglementerings Ordonnantie (BO), yang telah digunakan sejak zaman penjajahan Belanda.

"Seluruh substansi yang dimasukan ke dalam 438 DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) di RUU ini telah dibahas. Proses ini penting untuk menggantikan BO (Bedrijfsreglementerings Ordonnantie) yang telah digunakan sejak 1934," kata Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Korupsi itulah yang sekarang ini diperangi oleh negeri ini, karena penyakit ini telah begitu besar, dan mengakar di negeri ini. ketika korupsi telah begitu liar dan ganas menggerogoti sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Institusi Penegak hukum yang seharusnya jadi garda terdepan dalam membrantasnya, malah sebaliknya  ada saja penegak hukum yang lemah, lunglai, bahkan mungkin melemahkan diri dalam hal pemberantasan korupsi.

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M. Gaffar mengatakan Mahkamah tidak dalam tekanan pihak mana pun dalam memutus uji materi Undang-Undang Pemilihan Presiden. Janedjri mengklaim proses pembacaan putusan pun sudah sesuai prosedur. "Kalau ada yang bilang kami ditekan atau diintervensi itu tidak benar," kata Janedjri, di kantornya, Selasa, 28 Januari 2014. "Karena boleh dibuktikan kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur." Janed merinci alur berkas perkara pengajuan UU Pilpres itu sampai diputuskan pada 23 Januari, kemarin. Menurut dia, terdapat tujuh kali lagi rapat permusyawarahan hakim (RPH) setelah keputusan diambil pada 26 Maret tahun lalu.

Komisi Pemilihan Umum berencana melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah poin di Undang-undang Pemilu Legislatif yang dapat diaplikasikan pada pelaksanaan Pilpres, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa.

"KPU berpandangan bahwa di UU Pileg itu ada hal-hal yang sebetulnya baik untuk menyelenggarakan Pilpres yang berkualitas, namun di UU Pilpres tidak disebutkan," kata Hadar ketika ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat beberapa pasal yang menurut KPU dapat diterapkan pada Pilpres 9 Juli mendatang.