Kilas Berita

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Tolak APBN-P 2010, ajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 APBN-P Tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi dan meminta untuk membatalkan UU tersebut.

"Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sudah sepatutnya membatalkan UU APBN-P 2010, dan meminta pemerintah untuk melakukan perubahan kembali APBN-P melaksanakannya sesuai amanat konstitusi," kata kuasa hukum koalisi LSM, Janses Sihaloho di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/8).

Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara RI yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pekan lalu, menetapkan struktur baru di lingkungan Kepolisian Negara RI.

Salah satu struktur baru itu adalah menghapuskan keberadaan dan fungsi Polisi Wilayah (Polwil). Adapun keberadaan Kepolisian Daerah (Polda) tetap dipertahankan.

Dari Perpres No. 52 Tahun 2010, yang diterima Kompas, Kamis (12/8/2010) , disebutkan organisasi Polri dari tingkat pusat sampai tingkat daerah terdiri dari Markas Besar Polri, Polda, Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek). Perpres tidak menjelaskan alasan penghapusan Polwil dari struktur Polri yang lama.

Presiden didesak segera menunjuk wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebab, situasi genting carut-marutnya sistem peradilan pidana harus segera direspon melalui perubahan kebijakan.

Menurut penggiat Komite untuk Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Restaria Hutabarat, pada masa sidang I tahun 2010, DPR sudah memasukkan RUU ini dalam prolegnas prioritas 2010. Namun, pada masa sidang IV, RUU KUHAP justru hilang dari agenda pembahasan.

"Penyebabnya, pemerintah belum juga mengirimkan draft RUU KUHAP kepada DPR," kata Resta.

Imparsial mempertanyakan pernyataan Kementerian Pertahanan yang menyatakan komponen cadangan (komcad) tidak bersifat wajib. Secara umum, sifat dari komponen cadangan di dalam RUU ini sesungguhnya bersifat wajib dan bukan sukarela.

"RUU (Komcad) ini tidak mengakui hak penolakan individu. Kalau individu menolak di situ ada sanksi pidananya. Kalau seperti ini jadi terkesan wajib," ujar Direktur Program Imparsial, Al-Araf, Kamis (12/8/2010) di Kantor Imparsial, Jakarta.

Menurut dia, meski dicantumkan ada beberapa alasan penolakan yang bisa diterima pemerintah, tetap saja belum menjamin penolakan tidak berujung pada sanksi pidana yang terdapat pada RUU Komcad yang kini tengah berusaha direalisasikan Kementerian Pertahanan.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyatakan, pihaknya akan mulai menyusun naskah akademis draf revisi Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi peran whistle blower, Selasa (3/8/2010) malam ini. Naskah ini direncanakan selesai pada akhir Agustus.

"Malam ini tim internal LPSK sedang menyusun naskah dan draf UU perubahan itu. Target akhir Agustus naskah akademis dari LPSK sudah final. Setelah itu akan diberikan ke Menkumham," ujarnya, Selasa (3/8/2010) di Hotel Harris, Jakarta.