Kilas Berita

Dengan ditetapkannya Syahril Johan alias SJ sebagai tersangka, Satgas Antimafia Hukum semakin yakin jika tak lama lagi sindikat mafia hukum akan terbongkar.

"Kami optimis tidak lama lagi sindikasi mafia hukum akan terbongkar. Sejauh ini sudah dijadikan tersangka ada delapan orang, termasuk SJ," tutur Sekretaris Satgas Antimafia Hukum Denny Indrayana usai bertemu Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/4/2010).

Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan. Didampingi Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Kakanwil Kemenkumham Jateng Chairuddin Idrus, anggota DPR-RI dan staf khusus Menteri.

Kunjungan pertama adalah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Nusakambangan. Di lapas ini Menkumham menyempatkan untuk menabur benih ikan untuk pengelolaan budidaya ikan dalam rangka pembinaan napi di lapas Terbuka. Kegiatan selanjutnya adalah mengunjungi Lapas Batu.

Mahkamah Agung (MA) mempertegas upaya hukum peninjauan kembali tidak boleh diajukan oleh kuasa hukum. Hari ini, MA tidak menerima dua permohonan PK, yakni dari terpidana Vaylana Dharmawan dan Ranendra Dangin. Sebab diajukan oleh kuasa hukumnya. "Putusan tersebut diambil dengan pertimbangan, syarat formal tidak terpenuhi oleh pemohon, yakni berdasar pasal 263 ayat 1, 265 ayat 2, dan 3 KUHAP," kata anggota majelis hakim MA, Krisna Harahap, RABU (31/3).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengajukan revisi terhadap UU 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dinilai terlalu lemah dan membuka peluang terjadinya praktik yang dapat menjatuhkan citra pers.

"UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Sumut di Aula Martabe kantor gubernur di Medan, Jumat (2/4).

Margiono menjelaskan, keterkekangan yang dialami pers pada masa orde baru menyebabkan insan pers di tanah air ingin secepat mungkin mendapatkan kebebasan.

From zero to hero.” Itu mungkin sebutan yang tepat untuk mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duadji. Setelah  dikecam publik dalam kasus Cicak versus Buaya, Susno seolah menjadi pahlawan setelah mengungkapkan adanya dugaan makelar kasus di tubuh Mabes Polri.

Tindakan Susno berbuntut panjang. Susno ditetapkan menjadi tersangka karena dilakukan telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Ia pun dijerat Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan pada Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah mengatakan kasus ini bisa menjadi momentum untuk merevisi kembali keberadaan pasal penghinaan atau pencemaran nama baik dalam sistem hukum di Indonesia. “Pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal ‘kanker demokrasi’,” ujarnya saat beraudiensi dengan Hakim Konstitusi Akil Mochtar di gedung MK, Selasa (30/3).