Kilas Berita

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Maria Farida Indarti mengajukan pendapat berbeda dalam putusan MK yang menolak uji materiil UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama.
Menurutnya, UU tersebut merupakan produk masa lampau, walaupun berdasarkan aturan peralihan Pasal I UUD 1945 secara formal masih mempunyai daya laku (validity).

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan judicial review UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan Agama. UU tersebut masih tetap berlaku.

Mendengar putusan tersebut puluhan massa berbaju putih dan bersorban yang mengikuti persidangan langsung mengucapkan takbir, Allahu Akbar.

Menteri Hukum dan HAM RI, Patrialis Akbar melakukan kunjungan kerja ke Nusakambangan. Didampingi Dirjen Pemasyarakatan Untung Sugiyono, Kakanwil Kemenkumham Jateng Chairuddin Idrus, anggota DPR-RI dan staf khusus Menteri.

Kunjungan pertama adalah ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Terbuka Nusakambangan. Di lapas ini Menkumham menyempatkan untuk menabur benih ikan untuk pengelolaan budidaya ikan dalam rangka pembinaan napi di lapas Terbuka. Kegiatan selanjutnya adalah mengunjungi Lapas Batu.

Dengan ditetapkannya Syahril Johan alias SJ sebagai tersangka, Satgas Antimafia Hukum semakin yakin jika tak lama lagi sindikat mafia hukum akan terbongkar.

"Kami optimis tidak lama lagi sindikasi mafia hukum akan terbongkar. Sejauh ini sudah dijadikan tersangka ada delapan orang, termasuk SJ," tutur Sekretaris Satgas Antimafia Hukum Denny Indrayana usai bertemu Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (14/4/2010).

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan mengajukan revisi terhadap UU 40 Tahun 1999 tentang Pers yang dinilai terlalu lemah dan membuka peluang terjadinya praktik yang dapat menjatuhkan citra pers.

"UU 40/1999 tentang Pers lemah karena dibuat buru-buru ingin bebas," Ketua Umum PWI, Margiono dalam pembukaan Konferensi Cabang (Konfercab) PWI Sumut di Aula Martabe kantor gubernur di Medan, Jumat (2/4).

Margiono menjelaskan, keterkekangan yang dialami pers pada masa orde baru menyebabkan insan pers di tanah air ingin secepat mungkin mendapatkan kebebasan.