Kilas Berita

Ada beberapa alasan kenapa begitu banyak UU yang diujimaterikan ke Mahkamah Kosntitusi (MK). Salah satunya adalah karena ketidaktahuan anggota dewan tentang permasalahan dalam negeri dan pemerintahan. Hal ini disampaikan Ketua MK Mahfud MD di Jakarta, Senin (2/8).

Menurut Mahfud, banyaknya UU yang diujimaterikan karena sebagian besar anggota dewan tak mengerti masalah hukum. "Kualitas rendah karena faktor logis saja. Misalnya, aggota DPR itu sebagian besar tidak mengerti masalah-masalah konstitusi, tidak mengerti masalah pemerintahan, tidak mengerti masalah-masalah politik. Jadi dalam perdebatan, didomoinasi sekelompok orang yang mengerti sedikit juga," jelasnya.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan DPR tidak segera menindaklanjuti pembahasan RUU Bantuan Hukum (BH) setelah Presiden Susilo Bambang menunjuk menteri untuk mewakili proses pembahasan.

"YLBHI juga telah mengirimkan surat kepada Presiden agar mengeluarkan surat untuk menunjuk menteri-menteri terkait yang akan membahas RUU BH. Kemudian Presiden telah mengeluarkan Surat No:R. 51/Pres/06/2010, perihal Penunjukan wakil dalam hal ini adalah menteri-menteri yang terkait untuk duduk bersama-sama dengan DPR untuk melakukan pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bantuan Hukum," kata Ketua YLBHI, Erna Ratnaningsih, dalam rilis yang diterima primaironline.com, Kamis (29/7).

Pemerintah dan DPR sepakat menjadikan merevisi Undang Undang No 22/2002 tentang Grasi menjadi UU. Beberapa materi dalam beleid ini mengalami perubahan.

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan kalau salah satu perubahannya adalah pemerintah melalui dirinya bisa aktif menyambangi para terpidana tertentu untuk mengajukan grasi. "Dalam Undang-Undang yang lama, pemerintah bersifat pasif," ujar Patrialis, dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (26/7).

Revisi UU LPSK akan membantu perlindungan terhadap para whistle blower. Draf akan dibuat dalam waktu dekat oleh LPSK untuk diteruskan ke pemerintah.

"Inisiatif perlu dari LPSK untuk mengajukan drafnya, kita siap mengakomodir," ujar Menkum HAM Patrialis Akbar usai diskusi di Dharmawangsa Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (28/7/2010).

Menurut politisi PAN ini, UU LPSK yang ada saat ini belum cukup untuk memfasilitasi keberadaan para pelapor kasus. Dengan demikian, undang-undang tersebut perlu direvisi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan kasus yang ada."

Keputusan Presiden (Keppres) tentang perpanjangan masa kerja Komisi Yudisial (KY) periode 2005-2010 bila diberlakukan maka berpotensi untuk digugat uji materi ke Mahkamah Agung (MA).

"Keppres perpanjangan KY rawan karena bisa digugat ke MA karena bertentangan dengan UU KY," kata peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri, di Jakarta, Minggu (25/7).

Fajri mengatakan hal ini karena tidak ada satu pun pasal dalam UU KY yang menyatakan bahwa perpanjangan anggota KY bisa dilakukan dengan menggunakan Keppres.