Kilas Berita

Sebanyak 345 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terancam hukuman mati di luar negeri. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menyiapkan advokasi dan bantuan hukum untuk berupaya mencegah hukuman mati itu.
"Memang perlindungan WNI menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri.
Oleh karena itu melalui KBRI, mereka diberi advokasi dan bantuan hukum," ujar Menlu Marty Natalegawa.
Marty mengatakan itu usai pengukuhan Duta Belia di Gedung Kemlu, Jl Pejambon, Jakarta Pusat, Senin (23/8/2010).

Menurut Marty, TKI yang terancam hukuman mati bukan karena masalah politik sehingga tidak bisa ikut campur. Kasus itu sudah masuk ranah pengadilan dan harus diselesaikan oleh hukum juga.

Ketentuan Pasal 10 dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) bermakna bahwa UU PSK menolak adanya impunity (pengampunan). Seseorang yang terbukti bersalah tetap tak dapat dibebaskan dari jerat hukum karena memberi kesaksian.

Demikian pandangan pemerintah yang disampaikan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo saat sidang lanjutan pengujian UU PSK yang diajukan mantan Kabareskrim Polri Susno Duadji, Kamis (19/8).

Selain mengagendakan tanggapan pemerintah, sidang yang langsung dipimpin Ketua MK Moh Mahfud MD itu juga mendengar keterangan ahli dari pemohon yakni Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Prof Saldi Isra dan pakar pidana dari UGM Eddy OS Hiariej.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai calon pimpinan KPK Jimly Asshiddiqie sebagai calon yang tidak mau diawasi.

"Jangan sampai KPK dipimpin oleh orang yang antipengawasan," ujar Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Febri Diansyah, kepada primaironline.com, Selasa (17/8), di Jakarta.

Menurut dia, dari proses seleksi saja, sudah dapat dinilai siapa calon yang resisten terhadap pengawasan.

 

Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jimly Asshidiqie menyatakan penelusuran rekam jejak calon pimpinan KPK oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) mengandung unsur perlawanan terhadap calon lain di luar dua calon yang diinginkan ICW untuk lolos.

"Pasti dia (ICW) usulkan dua nama, dan keduanya berasal dari LBH (Lembaga Bantuan Hukum)," ujar Jimly ketika berbincang dengan primaironline.com, di Jakarta, Selasa (17/8). Namun, Jimly enggan menyebut dua nama jagoan ICW itu.

Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Tolak APBN-P 2010, ajukan uji materi atas Undang-Undang Nomor 2 APBN-P Tahun 2010 ke Mahkamah Konstitusi dan meminta untuk membatalkan UU tersebut.

"Mahkamah sebagai penjaga konstitusi sudah sepatutnya membatalkan UU APBN-P 2010, dan meminta pemerintah untuk melakukan perubahan kembali APBN-P melaksanakannya sesuai amanat konstitusi," kata kuasa hukum koalisi LSM, Janses Sihaloho di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (18/8).