Kilas Berita

Komisi Pemilihan Umum berencana melakukan sinkronisasi terhadap sejumlah poin di Undang-undang Pemilu Legislatif yang dapat diaplikasikan pada pelaksanaan Pilpres, kata Komisioner Hadar Nafis Gumay di Jakarta, Selasa.

"KPU berpandangan bahwa di UU Pileg itu ada hal-hal yang sebetulnya baik untuk menyelenggarakan Pilpres yang berkualitas, namun di UU Pilpres tidak disebutkan," kata Hadar ketika ditemui di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD terdapat beberapa pasal yang menurut KPU dapat diterapkan pada Pilpres 9 Juli mendatang.

Mahkamah Konstitusi hari ini menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Yusril Ihza Mahendra.

Berdasarkan jadwal sidang MK hari ini, sidang beragenda pemeriksaan pendahuluan akan dilangsungkan pukul 13.30 WIB dan dipimpin majelis panel terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat sebagai ketua didampingi Hakim Konstitusi Fadlil Sumadi dan Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu malam telah menandatangani Peraturan Pemerintah nomor 01 tahun 2014 yang merupakan tindaklanjut dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa dalam keterangan pers di kediaman pribadi Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, usai rapat terbatas, Sabtu malam mengatakan peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksanaan dari UU tentang Minerba yang akan berlaku pada 12 Januari 2014.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengharapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pungutan OJK dapat selesai pada Januari 2014.

"Sekarang dalam proses penandatanganan oleh Presiden. Kami harapkan sekali di Januari ini PP tentang Pungutan itu keluar sehingga mulai 2014 bisa diterapkan ke industri," kata Anggota Dewan Komisioner OJK Merangkap Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida, selepas Annual Financial Executive Gathering di Jakarta, Jumat malam.

Pembatalan Keputusan Presiden (Keppres) No 78/P tentang pengangkatan Patrialis Akbar dan Maria Farida sebagai hakim konstitusi oleh PTUN menunjukkan bahwa majelis hakim sependapat dengan argumentasi hukum yang disampaikan oleh para aktivis LSM sebagai penggugat.

"Dapat disimpulkan bahwa Keppres tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK," kata anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Al Habsy di Jakarta, Selasa.