Kilas Berita

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi dan Reformasi Hukum mengindentifikasi 12 isu krusial dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi polemik dan berpotensi melemahkan atau memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi. RUU KUHAP ini tengah dibahas Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU KUHAP dan RUU KUHP di DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin.

Berikut 12 poin yang disinyalir berpotensi melemahkan KPK:

1. Dihapuskannya ketentuan penyelidikan

Anggota Komisi VII DPR RI, Dewi Aryani, mendesak Pemerintah untuk segera merevisi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu karena merugikan nelayan.

"Kami mendesak Pemerintah segera merevisi Perpres No. 15/2012 serta Surat Edaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang melarang penggunaan solar bersubsidi untuk kapal nelayan ukuran di atas 30 gross tonnage karena sangat memberatkan nelayan," kata anggota Komisi Bidang Energi dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, melalui pesan singkatnya kepada ANTARA di Semarang, Kamis pagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menandatangani pengesahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Seperti dikutip dari laman Seskab, Rabu (29/1/2014), yang menjelaskan mengenai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Diantaranya disebutkan bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan, dan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan,” bunyi Pasal 26 Ayat (3c,d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu.

Rancangan Undang-Undang Perdagangan merupakan lompatan besar dan sejarah baru bagi bangsa Indonesia dalam mendorong perdagangan nasional yang lebih maju dan berkeadilan.

Demikian disampaikan Menteri Perdagangan RI, Gita Wirjawan dalam siaran pers yang diterima ANTARA News, Kamis setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati isi substansi Rancangan Undang-Undang Perdagangan

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Dodi Reza Alex Noerdin, mengatakan RUU KUHAP jangan sampai menjadi instrumen yang akan mengerdilkan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, bila kemudian dalam RUU KUHAP itu kewenangan KPK dipangkas, dia tak sepakat.

"Marwah KPK harus tetap dijaga," kata Dodi, di Jakarta, Rabu 29 Januari 2014.

Menurutnya, desakan beberapa pihak yang meminta agar pembahasan RUU KUHAP sebaiknya dihentikan sementara dan bisa dilanjutkan lagi pada periode selanjutnya usai hasil pemilu 2014, dapat dipahami. Sebab, RUU KUHAP ini sangat krusial, maka pembahasannya pun tak boleh tergesa-gesa.