Kilas Berita

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali tidak menghadiri sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi karena sedang berlangsungnya masa reses.

"Pada sidang uji materi Undang Undang Kejaksaan ini, DPR tidak dapat hadir karena sedang dalam masa reses," ujar Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (10/5).

Adapun agenda sidang uji materi UU Kejaksaan pada Selasa (10/5) ini adalah mendengarkan keterangan DPR dan ketengan ahli.

Pemerintah memastikan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual pada anak, akan diterbitkan oleh pemerintah.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah sudah mengeluarkan keputusan bahwa kejahatan seksual anak adalah kejahatan luar biasa.

Dewan Perwakilan Rakyat didesak merancang UU soal penghapusan kekerasan seksual. Hal ini merespons maraknya tindak kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi belakangan ini.

Forum Pengadaan Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan mencatat, ada sejumlah kejahatan seksual yang memprihatinkan.

Beberapa hari belakangan, publik dikejutkan dengan peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan terhadap siswi SMP bernama YN (14) di Bengkulu yang diperkosa 14 remaja.

Kegiatan reses dari para anggota dewan tidak menghalangi pemerintah dan Komisi II DPR untuk dapat mempercepat penyelesaian revisi UU Pilkada. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan tim perumus/sinkronisasi antara pemerintah dan Komisi II tetap bekerja selama masa reses DPR berlangsung.

Tim itu tetap melakukan konsinya-si untuk merapikan semua rumusan yang telah disepakati bersama. Namun, Tjahjo tidak menampik masih ada poin-poin yang belum disepakati bersama sehingga pembahasan kembali perlu dilakukan.

Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi ditargetkan rampung pada Oktober 2016.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan, pemerintah akan menyelesaikan draf RUU Perlindungan Data Pribadi di Oktober 2016. Lalu, akan dibahas dengan DPR.