Kilas Berita

Jember - Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Mahfud MD, menilai produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik. Produk regulasi di Tanah Air terlalu banyak dan menjadi tidak efisien.

Dukungan pengesahan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas menjadi undang-undang disuarakan sejumlah ormas. Pendapat ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Komisi II DPR.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan untuk dibawa dalam rapat paripurna dan disepakati menjadi Undang-Undang (UU).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pembangunan Karakter atau yang lebih dikenal dengan Perpres Full Day School (sekolah lima hari). Perpres akan diterbitkan Rabu besok.

Lambatnya penyelesaian RUU Pemilu diduga karena adanya kepentingan politik jangka pendek. Padahal, sudah saatnya Indonesia membangun sistem building konstitusi yang lebih baik untuk jangka panjang.

"Kalau dilihat dari tarik menarik yang ada, ini kan semuanya (RUU Pemilu) masih jadi kepentingan jangka pendek," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2017.