Kilas Berita

Seluruh Fraksi di DPR RI menyetujui revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengesahan ini turut dihadiri Menkominfo Rudiantara.

Hal tersebut terungkap dalam sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2016). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto.

"Kami menanyakan kepada seluruh sidang dewan yang kami hormati, apakah revisi Undang-undang tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang?," tanya Agus kepada seluruh para Anggota Dewan yang hadir.

Badan Musyawarah (Bamus) DPR RI menyetujui pengajuan penambahan waktu pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN)‎. Kesepakatan tersebut akan disampaikan dalam rapat paripurna pada Rabu, 12 Oktober 2016.

‎"Kita meminta persetujuan Bamus untuk diterima (perpanjangan waktu pembahasan). Besok dibacakan di Paripurna," kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf, di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Politikus Demokrat itu menjelaskan, belum selesainya pembahasan RUU PPILN akibat beberapa faktor, di antaranya dari pihak pemerintah. Elemen pemerintah yang berkaitan langsung dengan permasalahan TKI yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BNP2TKI belum selaras terkait kewenangan.

Setiap warga negara asing (WNA) harus memenuhi beberapa syarat ketika bekerja di Indonesia. Salah satunya, transfer ilmu dan teknologi.

Transfer teknologi juga berlaku di seluruh bidang, termasuk arsitek. Hal itu yang akan dirumuskan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Arsitek. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan arsitek lokal.

Anggota Komisi V DPR RI A Bakri mengatakan,‎ aturan tersebut bukan untuk menghambat pihak asing masuk ke Indonesia. Tetapi, untuk memastikan transfer ilmu dari pihak luar ke lokal bisa berjalan dengan baik.

DPR akan menggelar rapat paripurna, Rabu (12/10/2016) pukul 10.00 WIB.

Salah satu agenda paripurna adalah pengambilan keputusan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Perppu tersebut sedianya disahkan menjadi UU pada rapat paripurna Agustus lalu namun mengalami penundaan.

"RUU tentang Penetapan Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU dapat diagendakan dalam rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Oktober 2016," ujar Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan hasil rapat Bamus, Selasa (11/10/2016).

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menggelar rapat konsolidasi dengan tim ahli guna membahas harmonisasi RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Agenda rapat yang dipimpin Ketua Baleg‎ Supratman Andi ‎Agtas‎ berupa pemaparan tim ahli dan pembentukan Panitia Kerja (Panja).

"Agenda hari ini adalah paparan tim ahli dan pembentukan Panja. Baleg menerima surat tanggal 4 Oktober 2016, terkait harmonisasi UU Monopoli. Kami telah menyuruh tim ahli untuk mengkaji UU Larangan Praktik Monopoli dan Usaha Tidak Sehat. UU monopoli ini sudah disertai dengan naskah Akademik. Di prolegnas UU ini berada di posisi 30," ujar Supratman membuka rapat, di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/10/2016)