BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.543, 2015 KEMENPORA. Tunjangan Kinerja. Perubahan. PERATU RAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 009 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0615 TAHU N 2014 TENTAN G TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA. Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi serta meningkatkan pelayanan bagi pemangku kepentingan (stakeholders) kepemudaan, keolahragaan dan kepramukaan, perlu perubahan dan penyesuaian jam kerja serta hal-hal terkait dengan pengaturan tunjangan kinerja dilingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0615 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan kementerian Pemuda dan Olahraga; www.peraturan.go.id 2015. No.543 2 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipfl Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipfl; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomlasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri; 8. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga; 9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0615 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTAN G PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA NOMOR 0615 TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0615 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan kementerian Pemuda dan Olahraga, diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (2) Jumlah Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah 375 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dan ditetapkan sebagai berikut: www.peraturan.go.id 2015. No.543 a. hari Senin s/ d Kamis : Pukul 07.00 - 15.00 WIB Istirahat : Pukul 12.00 - 12.30 WIB b. hari Jumat : Pukul 07.00 - 16.00 WIB Istirahat : Pukul 11.30 - 13.00 WIB (2a) Jam kerja di lingkungan Rumah Sakit Olahraga Nasional Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut: 1) hari dan jam kerja manajemen, sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a dan guruf b 2) hari dan jam kerja pelayanan, dengan sistem shift selama 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu sebagai berikut: a. Pagi mulai : Pukul 07.00 - 14.00 WIB b. Sore mulai : Pukul 14.00 - 21.00 WIB c. Malam mulai : Pukul 21.00 - 07.00 WIB (2b) Jam kerja bagi anggota satuan pengamanan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan sebagai berikut : 1) hari dan jam kerja dengan sistem non shift sesuai dengan ketentuan ayat (2) huruf a dan guruf b. 2) hari dan jam kerja dengan sistem shift berlaku ketentuan 2 (dua) hari masuk dan 1 (hari) libur. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan toleransi waktu dengan batas maksimal waktu kedatangan Pukul 08.30 WIB dengan konsekwensi batas waktu kepulangan kerja paling cepat Pukul 16.30 WIB. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat huruf b diberikan toleransi waktu dengan batas maksimal waktu kedatangan Pukul 08.30 WIB dengan konsekwensi batas waktu kepulangan kerja paling cepat Pukul 17.00 WIB. 3. Ketentuan Pasal 13, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut: (1) Tunjangan kinerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipfl (CPNS) dibayarkan 80°/o (delapan puluh persen) dari jumlah tunjangan kinerja sampai dengan CPNS yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). (2) Tunjangan kinerja Pegawai yang dibebaskan dari jabatannya kerena melaksanakan tugas belajar, dibayarkan 80°/o (delapan www.peraturan.go.id 2015. No.543 4 puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya. (3) Tunjangan Kinerja Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional tertentu karena tidak dapat memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkatnya, dibayarkan secara proporsional sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatannya. (4) Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan secara utuh terhitung mulai tanggal keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional yang bersangkutan. (5) Tunjangan Kinerja Pegawai yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam suatu jabatan struktural, dibayarkan 80% (delapan puluh persen) dari Tunjangan Kinerja yang diterima dalam jabatan struktural. (6) Tunjangan Kinerja Pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan keahlian dalam jabatan fungsional, kursus singkat (short course), bimbingan teknis serta bentuk pendidikan dan pelatihan lainnya dengan jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan disertai penugasan resmi dari pimpinan dibayarkan 80°/o (delapan puluh persen) dari tunjangan kinerja yang diterima dalam jabatannya. 4. Ketentuan Pasal 14 huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 Pegawai dianggap melakukan pelanggaran apabila: a. terlambat datang lebih dari pukul 08.30 WIB; b pulang sebelum waktunya; c. tidak masuk kerja tanpa izin; d tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh tanggungiawab sesuai dengan waktu yang ditentukan; atau melanggar disiplin pegawai. 5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1 dan) ayat (2) diubah, sehingga Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut: S’ www.peraturan.go.id 5 2015. No.543 Pasal 15 (1) Pegawai yang terlambat masuk kerja diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut: Tingkat Lama Persentase Keterlambat Keterlambatan Pengurang an an 1 1 menit s.d. <31 menit 0,00°/o 2 31 menit s.d. < 61 0,25% menit 3 61 menit s.d. < 91 1,00% menit 4 2 91 menit dan/atau 2,00°/o tidak mengisi daftar hadir masuk kerja (2) Pegawai yang pulang sebelum waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan Pasal 4 ayat dan Pasal 5 diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 200°/o untuk setiap 1 (satu) hari kerja. 6. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: Bagi pegawai yang tidak masuk kerja karena : a. menjalani cuti tahunan, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen); b. menjalani cuti karena alasan penting, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0°/o (nol persen); c. menjalani cuti sakit, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) dan 2.5% (dua koma lima persen); d. menjalani cuti bersalin, diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol persen) dan 2.5% (dua koma lima persen); dan e. menjalani cuti di luar tanggungan negara, tidak diberikan tunjangan kinerja. Pasal 11 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2015. No.543 6 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2015 MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA. IIVIAM NAHRAWI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA. YASONNA LAOLY www.peraturan.go.id