Sabtu, 23 Juli 2016
   
Text Size

Pembacaan Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi membacakan 5 (lima) putusan perkara sidang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 antara lain

  1. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  3. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  4. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  5. Putusan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Baca Selanjutnya: Pembacaan Putusan dan Ketetapan Mahkamah Konstitusi

   

Simposium Internasional

www.djpp.kemenkumham.go.id-

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berencana menggelar Kegiatan Simposium Internasional Studi Komparasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 21-26 Agustus tahun ini.

Maksud kegiatan Simposium Internasional Studi Komparasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah memperoleh materi terbaik terkait jenis, ragam serta teknik pembentukan peraturan perundang-undangan dari 17 Negara dan praktik perlindungan hak konstitusional warga negara dalam perumusan peraturan perundang undangan masing-masing negara yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Melalui simposium internasional ini juga membuka peluang kerjasama internasional lainnya dengan para mitra luar negeri.

Kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan/memperkenalkan sistem hukum serta kebudayaan Indonesia ini akan diikuti perwakilan Kementerian yang memiliki fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dari negara Singapura, Malaysia, Philipina, Thailand, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja,Timor Leste, Jepang, Korea, China, Belanda, Jerman, Australia dan Amerika.

Selain pemaparan materi para peserta simposium juga akan mengikuti berbagai kegiatan antara lain cultural program,  justice and environmental system dengan mengunjungi Lembaga Peradilan serta melaksanakan kunjungan ke kota Surabaya Jawa Timur.

   

Halaman 1 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Hak Konstitusional Warga Negara
Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur tata kelola pemerintahannya. ...

Keuangan Negara dan Keuangan Publik
Pendahuluan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum atas Hotasi Nababan yang sebelumnya ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Tata Nilai

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juli 2016
S S R K J S M
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 148 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini29975
mod_vvisit_counterKemarin57568
mod_vvisit_counterMinggu ini223482
mod_vvisit_counterMinggu Lalu420433
mod_vvisit_counterBulan ini1156963
mod_vvisit_counterBulan Lalu1493847
mod_vvisit_counterTotal159393927

Hari ini: 23 Jul 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id