Jum’at 17 Mei 2013, Sebanyak tujuh orang pejabat yang terdiri dari Eselon III dan IV dilantik oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Wahiduddins Adams, S.H., MA. Tujuh orang pejabat tersebut antara lain Cahyani Suryandari, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang, Edi Subowo, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah II, Mukhamim, S.H. sebagai kasubdit Pembahasan Rancangan Undang-Undang, Widyastuti, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Wilayah III, Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. sebagai Kasubdit Keuangan dan Perbankan II, Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. sebagai Kasi Industri, Perdagangan, Riset, dan Teknologi I, dan Shinto Suryowati, S.H., M.H. sebagai Kasi Politik, Hukum, dan Keamanan II

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat mengadakan Konferensi mengenai Pengendalian Perdagangan Strategispada tanggal 14-15 Mei 2013  di Hotel Aston Bogor

Kegiatan Konferensi dibuka oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan dihadiri :

- Kepala Divisi Hukum - Markas Besar Kepolisian RI
- Kepala Pusat Penerangan Hukum - Kejaksaan Agung RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Kesehatan RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Pertahanan RI
- Kepala Biro Hukum dan Organisasi - Kementerian Perindustrian RI
- Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Kementerian Perdagangan RI
- Deputi Bidang Perundang-undangan - Kementerian Sekretaris Negara RI
- Kepala Biro Hukum - Kementerian Lingkungan Hidup RI
- Direktur Hukum - Kementerian Kementerian Luar Negeri RI

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat abadi dan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu diatur dan dikelola secara nasonal untuk menjaga keberlanjutan system kehidupan berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan aspirasi dan peran serta masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum

Untuk mendukung pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta mendorong percepatan reformasi birokrasi, maka dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012

Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan asas kekeluargaan memiliki sistem perekonomian yang berorientasi pada pasar nasional dan internasional. Dalam kebijakan ekonomi, pembentukan hukumnya berorientasi pada kepentingan nasional namun dengan tetap menghormati ketentuan dalam perjanjian internasional yang telah diratifikasi, salah satunya di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang di dalamnya termasuk Hak Desain Industri. Selanjutnya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengacu pada falsafah Pancasila yang mengedepankan keseimbangan antara hak-hak individual dan hak masyarakat (komunal), prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk berkarya dan berbisnis dengan persaingan yang sehat

Pada era globalisasi saat ini, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam perdagangan internasional. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada tahun 1994 yang di dalam perjanjiannya mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Rights (Persetujuan TRIPs). Persetujuan TRIPs ini mengatur mengenai aspek-aspek dagang yang dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual, yang salah satunya adalah bidang Desain Industri, di samping bidang lainnya yakni Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman.