Sabtu, 01 November 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Kunjungan Delegasi Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA)

Jakarta(23/10/2014), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan dari delegasi Pemerintah Jepang dan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang diterima langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang didampingi oleh Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan  Mien Usihen, S.H., M.H., Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Pocut Eliza, S.Sos, S.H., M.H., serta perwakilan dari masing-masing Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan kunjungan delegasi Pemerintah Jepang dan JICA adalah untuk mendiskusikan usulan program kerja sama dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM  terkait dengan penguatan kerja sama di bidang hukum. Pemerintah Jepang saat ini telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, kerja sama tersebut akan berakhir pada bulan April 2015.

   

Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

Direktur Jenderal Peraturan perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. membuka rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan, selanjutnya beliau menginformasikan mengenai pengharmonisasian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan yang akan segera diselesaikan mengingat menjelang masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

Dalam hal ini Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan berpendapat apakah hal tersebut masih dimungkinkan atau tidak karena berdasarkan informasi dari Sekretariat Negara bahwa Presiden menerima dokumen untuk ditandatangani paling lambat pada tanggal 15 Oktober 2014, selain itu terkait dengan ‘kelembagaan’ dalam proses pengajuan dari pemrakarsa bahwa RPP tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan telah menerima permintaan pengharmonisasian dari kementerian teknis atau yang menangani secara langsung, apakah RPP ini kementerian teknisnya adalah Kementerian Koordinator?, kemudian apakah RPP ini sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan peraturan RT/RWN, Pemrov dan Pemerintah Kabupaten/kota mendukung atau tidak, bahwa Maloy Batuta Trans Kalimantan berdekatan dengan jalur pelayaran Indonesia, dan mempunyai batas yang jelas, hal tersebut seharusnya didiskusikan terlebih dahulu.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat

Jakarta(15/10/2014), Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendaftaran dan Pendataan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait diantaranya Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaan, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta Kementerian Dalam Negeri sebagai pemrakarsa.

Rapat dibuka oleh Bapak Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. yang menyampaikan bahwa RPP ini jangan mengharapkan untuk mengejar tanda tangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut informasi hanya sampai tanggal 17 Oktober 2014, serta diharapkan agar Kementerian Luar Negeri juga ikut dilibatkan untuk pembahasan RPP ini

   

Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Jakarta(13/10/2014), Bertempat di ruang Rapat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

RPP ini disusun untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia dengan mudah, cepat, dan biaya rendah, perlu dilakukan pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik, serta untuk mengganti ketentuan mengenai tata cara pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

   

Halaman 1 dari 114 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

November 2014
S S R K J S M
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 864 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini18818
mod_vvisit_counterKemarin75746
mod_vvisit_counterMinggu ini447845
mod_vvisit_counterMinggu Lalu493845
mod_vvisit_counterBulan ini18818
mod_vvisit_counterBulan Lalu2534874
mod_vvisit_counterTotal118329843

Hari ini: 01 Nov 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id