Senin, 22 Desember 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memimpin acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Selasa 9 Desember 2014.

Pejabat yang dilantik berjumlah 11 (sebelas) pejabat terdiri dari 5 (lima) pejabat eselon III dan 6 (enam) pejabat eselon IV antara lain :

1. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan);

2. R.R. Woro Wijayanti, S.H., M.Si. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Industri, Perdagangan, Riset, dan Teknologi);

3. Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

4. Cahyani Suryandari, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

5. Rahayu, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kepegawaian);

   

Persiapan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut RUU MD3  hari Kamis, 27 November 2014 di ruang Rapat A Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., perwakilan dari kementerian terkait antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku pimpinan rapat menyampaikan  bahwa RUU Perubahan MD3 ini juga dalam rangka untuk menjadi pintu perdamaian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, oleh karena hal tersebut, maka revisi hanya terbatas  beberapa pasal saja. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa perubahan te

   

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Jakarta(26/11/2014), Berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 56/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden dan DPR.. Hadir dalam sidang tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., sementara perwakilan dari DPR berhalangan hadir.

Dalam sidang mendengarkan keterangan presiden yang dibacakan oleh Bapak Wicipto setiadi, S.H., M.H. yang mewakili pemerintah terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam permohonannya, pemohon menyatakan mengenai ketentuan Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang ASN dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3). Ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ayat (3), “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

   

Konsolidasi RUU KUHP

Jakarta-Menteri Hukum dan HAM RI Dr. Yasonna H.Laoly, S.H., M.Sc. membuka rapat konsolidasi Rancangan Undang-Undangan tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidan 9RUU KUHP) di ruang rapat Menteri Hukum dan HAM RI lantai 5 Gedung Sentra Mulia – Jakarta. Rapat konsolidsai RUU KUHP ini dihadiri oleh anggota tim penyusun antara lain Prof. Muladi, S.H., Prof. Harkristuti harkrisnowo, S.H., M.H., Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H., Dr. Muzakkir, Dr. Chairul Huda, Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., Dr. Suhariyono AR, S.H., M.H., dan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., dan pejabat eselon II dan III di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Setelah membuka rapat menteri Hukum dan HAM menegaskan bahwa pembahasan RUU KUHP menjadi prioritas utama dari prioritas-prioritas lain yang akan dibahas di DPR, karena dalam pembahasan RUU ini jajaran Kementerian Hukum dan HAM mengharapkan masukan-masukan dari Tim Pakar terkait dengan RUU KUHP, selain itu Menteri Hukum dan HAM menekankan bahwa pembahasan RUU KUHP dibahas lebih dahulu setelah itu pembahasan RUU KUHAP, karena hukum materiil harus terlebih dahulu, baru kemudian dibahas hukum acaranya.

   

Halaman 1 dari 117 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Desember 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 571 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini1560
mod_vvisit_counterKemarin80876
mod_vvisit_counterMinggu ini82436
mod_vvisit_counterMinggu Lalu603362
mod_vvisit_counterBulan ini1889566
mod_vvisit_counterBulan Lalu1523168
mod_vvisit_counterTotal121723759

Hari ini: 23 Des 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id