Senin, 26 Januari 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Tahun 2014

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menerbitkan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Tahun 2014. Pada penerbitan ini redaksi telah berusaha untuk memilih artikel-artikel yang telah kami terima, dengan memperhatikan kaedah-kaedah yang telah ditentukan bagi suatu Jurnal Ilmiah.

Pada penerbitan Jurnal Legislasi Indonesia Volume 11 Nomor 4 Tahun 2014 ini memuat artikel mengenai: Implikasi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Kepelabuhan dalam Perspektif Persaingan Usaha, Urgensi Ketentuan Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation dalam Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Desa Pasca Rezim Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Penegakan Hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin di Propinsi Jambi, Pengawasan Terintegrasi terhadap Induk dan Anak Perusahaan di Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan (konglomerasi di Bidang Keuangan), Kontribusi Pendidikan Tinggi Hukum terhadap Aspek Sumber Alam dan Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Keadilan Masyarakat Tradisional, Naskah Akademik dalam Pembentukan Undang-Undang ditinjau dari Perspektif Pembangunan Hukum Nasional, Tradisi Konvensi nasional pemilihan Calon Presiden di Indonesia, dan Urgensi Prolegda dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

   

Pelatihan Pengantar Hak Asasi Perempuan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan bekerjasama dengan United Nations Entity for Gender Equality and the Enpowerment of Women (UN WOMEN) menyelenggarakan Pelatihan Pengantar Hak Asasi Perempuan pada tanggal 16-17 Desember 2014 bertempat di Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini mewakili Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

   

Pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan memimpin acara pelantikan pejabat eselon III dan IV di Lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI pada hari Selasa 9 Desember 2014.

Pejabat yang dilantik berjumlah 11 (sebelas) pejabat terdiri dari 5 (lima) pejabat eselon III dan 6 (enam) pejabat eselon IV antara lain :

1. Fiqi Nana Kania, S.H., M.H. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Keuangan dan Perbankan);

2. R.R. Woro Wijayanti, S.H., M.Si. (Kepala sub Direktorat Harmonisasi bidang Industri, Perdagangan, Riset, dan Teknologi);

3. Muhammad Waliyadin, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Undang-Undang Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

4. Cahyani Suryandari, S.H., M.Si. (Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Perancangan Rancangan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan);

5. Rahayu, S.H., M.H. (Kepala Bagian Kepegawaian);

   

Persiapan Pembahasan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat persiapan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut RUU MD3  hari Kamis, 27 November 2014 di ruang Rapat A Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H., Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum., perwakilan dari kementerian terkait antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan serta Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku pimpinan rapat menyampaikan  bahwa RUU Perubahan MD3 ini juga dalam rangka untuk menjadi pintu perdamaian Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR, oleh karena hal tersebut, maka revisi hanya terbatas  beberapa pasal saja. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa perubahan te

   

Halaman 1 dari 118 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

January 2015
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1882 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini62685
mod_vvisit_counterKemarin1057
mod_vvisit_counterMinggu ini62685
mod_vvisit_counterMinggu Lalu488264
mod_vvisit_counterBulan ini1989871
mod_vvisit_counterBulan Lalu2578846
mod_vvisit_counterTotal124402910

Hari ini: 26 Jan 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id