Sabtu, 26 Juli 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Selasa (3/6/2014) Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) menerima kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang sedang mengadakan Kuliah Kerja Lapangan untuk menambah pengetahuan mahasiswa mengenai substansi proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Plt. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Bapak Dr. Mualimin Abdi, S.H., M.H., dalam hal ini beliau menyampaikan ucapan selamat datang kepada Mahasiswa,  yang dilanjutkan dengan memperkenalkan sekilas mengenai profil Ditjen PP dan juga diikuti oleh para direktur yang kesemuanya hadir pula untuk menyambut kunjungan mahasiswa tersebut.  Acara selanjutnya, dilanjutkan dengan pemutaran Film Dokumenter tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Setelah pemutaran Film tersebut, dilanjutkan dengan pemaparan yang disampaikan oleh para Direktur diantaranya Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Direktur Pengundangan, Publikasi, dan Kerja Sama, dan Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan mengenai segala hal yang berkaitan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioakif

Untuk menata kembali penatalaksanaan pengangkutan zat radioaktif perlu adanya penyesuaian persyaratan keselamatan radiasi dan keamanan dalam pengangkutan zat radioaktif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagai pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran telah diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif. Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur kegiatan pengangkutan zat radioaktif dari sisi aspek keselamatan terhadap bahaya radiasi (safety aspect

Oleh karena itu perlu juga diperhatikan pula ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan Zat Radioaktif dalam Pengangkutan yaitu antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan peraturan perundangan lain yang terkait dengan pengangkutan.

   

Konsultasi DPRD Kabupaten Tulungagung

Jakarta (22/04/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari Badan Legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung di Ruang Rapat C Lantai 4 Pukul 10.00 WIB, dalam rangka konsultasi terkait Evaluasi Peraturan Daerah. Kunjungan diterima dan dipimpin oleh Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Dalam pertemuan tersebut, Badan Legislasi DPRD Kabupaten Tulungagung mengajukan beberapa pertanyaan untuk dikonsultasikan, antara lain:

  1. Bagaimana cara untuk mengevaluasi peraturan daerah terkait banyaknya produk hukum di Tulungagung yang tidak dapat dilaksanakan?
  2. Apa yang dijadikan acuan dan alasan pokok pertimbangan dalam mengevaluasi?
  3. Mekanisme membuat peraturan menteri apakah melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, mekanisme penyusunan seperti apa?
   

Konsultasi DPRD Kabupaten Bangka Selatan

Jakarta (23/04/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah (Dit. Perda) menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Ruang Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah Pukul 13.00 WIB, dalam rangka konsultasi terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kunjungan diterima dan dipimpin oleh Andriana Krisnawati, SH., MH selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Peraturan Daerah Wilayah I.2.

Dalam konsultasi tersebut, DPRD Kabupaten Bangka Selatan menyampaikan bahwa Kabupaten Bangka Selatan telah memiliki peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah namun permasalahannya adalah bahwa substansinya sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang telah mengalami banyak perubahan substansi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sementara itu pada saat ini prolegda di Kabupaten Bangka Selatan sudah berjalan. Bagaimana untuk menyikapi masalah tersebut? apakah harus diubah atau diganti dengan peraturan daerah yang baru?

   

Halaman 1 dari 107 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...
RUU Keinsinyuran segera disahkan

RUU Keinsinyuran segera dibawa ke pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU Keinsinyuran. RUU ini sangat penting dan strategis untuk penguasaan IPTEK oleh para tenaga insinyur Indonesia. Penguatan daya saing dan standardisasi...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Juli 2014
S S R K J S M
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 329 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini10332
mod_vvisit_counterKemarin37166
mod_vvisit_counterMinggu ini186380
mod_vvisit_counterMinggu Lalu200723
mod_vvisit_counterBulan ini1042687
mod_vvisit_counterBulan Lalu1629158
mod_vvisit_counterTotal113304323

Hari ini: 26 Jul 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id