Jumat, 28 November 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, dan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, Pengangkatan Kembali, dan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di ruang rapat C Jumat 21 November 2014

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun untuk mendukung kinerja dan profesionalitas pejabat penyidik pegawai negeri sipil, serta melakukan penggantian terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan merubah Bentuk, Ukuran, Warna, dan Format, serta penerbitan kembali Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini.

   

Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi mengenai  Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dihadiri oleh perwakilan dari kementerian terkait antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Rapat RPP ini dipimpin oleh Kasubdit Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Keuangan dan Perbankan Woro Wijayanti, S.H., M.H. yang menyampaikan hal-hal terkait mengenai rapat sebelumnya serta substansi dan lampiran dari RPP tersebut.

   

Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan acara Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 di Swiss Belhotel Jakarta tanggal 11-12 November 2014. Kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2014 ini dilaksanakan dalam rangka konsolidasi antar biro hukum yang ada di kementerian/lembaga yang tugas dan fungsinya berkaitan langsung dalam mempersiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang diprakarsai oleh kementerian/lembaganya dan bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan meningkatkan kerja sama di antara biro hukum yang ada di kementerian/lembaga guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam kegiatan forum ini akan dibicarakan mengenai penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga dalam pengharmonisasian peraturan perundang-undangan guna membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, responsif, aspiratif, implementatif, dan demokratis. Dalam kegiatan Forum Evaluasi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan ini akan menyajikan beberapa topik dan makalan yang akan sampaikan oleh beberapa narasumber antara lain:

   

Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan kegiatan Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana pada tanggal 21 Oktober 2014 di Hotel Ambhara Jakarta. Maksud dari kegiatan sosialisasi RUU ini adalah Untuk memberikan informasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat (stakeholder) terhadap suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh pemerintah sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas dan disetujui menjadi undang-undang, sehingga dengan kegiatan ini diharapkan mendapatkan tanggapan, saran, masukan dan kritikan yang membangun dari berbagai kalangan guna menyempurnakan isi RUU tersebut, serta diharapkan masyarakat (stakeholder) dapat berperan aktif dalam proses pembentukan undang-undang yang merupakan kepentingan nasional.

Dalam kegiatan sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber antara lain Dr. Abdul Wahid Masru, S.H., M.H. sebagai pembicara Utama, Prof. Dr. Muladi, S.H. sebagai pembahas I, Octaviano Alimudin, S.H., LL.M sebagai pembahas II, Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. sebagai narasumber, dan yang bertindak sebagai moderator Dr. Suhariyono AR., S.H., M.H.

   

Halaman 1 dari 116 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

November 2014
S S R K J S M
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 899 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini53331
mod_vvisit_counterKemarin44680
mod_vvisit_counterMinggu ini181324
mod_vvisit_counterMinggu Lalu322577
mod_vvisit_counterBulan ini1371383
mod_vvisit_counterBulan Lalu2534874
mod_vvisit_counterTotal119682408

Hari ini: 28 Nov 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id