Sabtu, 20 September 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Rancangan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang Sistem Database Pemasyarakatan

Jakarta(16/9/2014), Bertempat di Ruang Rapat C Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berlangsung rapat penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (RPermen) Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Sistem Database Pemasyarakatan.

RPermen ini disusun guna mewujudkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM perlu diselenggarakan tertib administrasi Pemasyarakatan serta profesionalisme yang berkompetensi tinggi serta perubahan sistem pengelolaan data dari sistem pengelolaan data manual menjadi sistem pengelolaan data berbasis elektronik dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, disamping itu pula dalam rangka melaksanakan tanggung jawab Pemasyarakatan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

   

Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Kendari telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah pada tanggal 18-19 Maret 2014 di Hotel Azahra Syariah-Kota Kendari. Kegiatan ini mengambil tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”.

Pada tanggal 18 Maret 2014 Kegiatan Bimbingan Teknik dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Kendari dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) orang yang terdiri dari perwakilan bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Kendari, Sekretariat DPRD Kota Kendari, Bagian Pemerintahan Setda Kota Kendari, Bagian SDA Setda Kota Kendari, Dinas Pendapatan Daerah Kota Kendari, Dinas Sosial Nakertrans Kota Kendari, Inspektorat, Satpol PP, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Bappeda, BPKAD, BPRTSP Kota Kendari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara.

   

Bimbingan Teknik Perancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banjar telah melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknik Penyusunan Perancangan Peraturan Daerah pada tanggal 6-7 Maret 2014 di Hotel Permata In-Banjarbaru. Kegiatan ini mengambil tema “Pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda)”.

Kegiatan Bimbingan Teknik ini dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar pada tanggal 6 Maret 2014 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar, Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar, Sekretariat BKD, Inspektorat, BKPMPPT. Ditlanlamak, Kantor Kearsipan, Perpustakaan dan Dokumentasi, Dispenda, Dinas Perdagangan, Satpol PP, BLK Pamong Praja, Akademisi IAIN Antarasari Banjarmasin, Dinas Catatan Sipil, Anggota DPRD Kabupaten Banjar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan.

   

Konsultasi DPRD Kota Solok

Jakarta (29/4/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menerima kunjungan dari DPRD Kota Solok Pukul 10.00 Wib – Selesai di Ruang Rapat C, dalam rangka konsultasi mengenai mekanisme pergantian Sekretaris DPRD setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah III dan dipimpin Ibu Lina Widyastuti, SH., MH., selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Perda Wilayah III, dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemaparan DPRD Kota Solok:

Walikota Solok baru saja mengganti Sekretaris DPRD Kota Solok. Bagaimana  sebenarnya mekanisme pergantian Sekretaris DPRD tersebut sesuai dengan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan maupun mekanisme pergantian Sekretaris Dewan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan apabila diduga ada penyimpangan terhadap penggantian Sekretaris DPRD upaya apa yang harus dilakukan?

   

Halaman 1 dari 110 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 549 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini6677
mod_vvisit_counterKemarin54679
mod_vvisit_counterMinggu ini266145
mod_vvisit_counterMinggu Lalu254749
mod_vvisit_counterBulan ini775325
mod_vvisit_counterBulan Lalu867083
mod_vvisit_counterTotal115170789

Hari ini: 21 Sep 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id