Rabu, 04 Maret 2015
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK)

Jakarta(3/3/2015), Bertempat di Ruang Rapat A Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Berlangsung rapat pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Hak Lainnya, dan Perlindungan Keamanan bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban(LPSK).

Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lembag LPSK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak lainnya kepda Saksi dan/atau Korban. LPSK mempunyai peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Maka, Dalam perubahan undang-undang tersebut dikembangkan dan diperkuat dan dikembangkan kelembagaan LPSK agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam system peradilan pidana. Mengingat beratnya peran strategis bagi pimpinan lembaga LPSK yang terdiri pimpinan dan anggota perlu diberikan tunjangan penghasilan, Perlindungan Keamanan, dan hak lainnya

   

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jakarta(2/3/2015), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan mengadakan rapat mengenai pelaksanaan Reformasi Birokrasi  di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Rapat diselenggarakan di ruang rapat Legiprudensi dengan agenda rapat menindaklanjuti hasil rekomendasi masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) Tahun 2014 dan pembahasan pelaksanaan PMPRB online Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Bapak Suwandi, S.H., M.H. selaku ketua rapat  dan dihadiri oleh para pejabat eselon III dan IV di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Selaku ketua rapat selanjutnya beliau menjelaskan hal-hal terkait yang harus dilaksanakan oleh masing-masing Kelompok Kerja (Pokja) dengan memperhatikan 8 (delapan) program aksi area perubahan reformasi birokrasi yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan budaya kerja.

   

Kunjungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan Tim Koalisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jakarta(27/2/2015), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menerima kunjungan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bersama dengan bersama Tim Koalisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diterima langsung oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. di ruang Dharma Wanita lantai 1 Gedung Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan dari kunjungan AIPJ dan Koalisi KUHAP adalah untuk bersinergi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dalam penyusunan rancangan undang-undang untuk merevisi/inisiasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. menyampaikan bahwa RUU KUHAP pada prioritas Prolegnas 2015 RUU KUHAP memang tidak menjadi prioritas,untuk saat ini yang menjadi prioritas adalah RUU KUHP karena masih banyak yang harus dibenahi baru setelah itu dipersiapkan instrument hukum formalnya.

   

Diskusi dan Paparan Diklat Fungsional Perancang

Rabu, 25 Februari 2015, berlangsung diskusi dan paparan terkait dengan diklat fungsional perancang perundang-undangan dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM Dr. Bambang Rantam Sariwanto di ruang rapat Dharma Wanita Direktorat Jenderal Peraturan perundang-undangan

Bapak Wicipto Setiadi, S.H., M.H. selaku pimpinan diskusi menyampaikan harapannya agar tahun ini BPSDM bisa mendidik banyak tenaga perancang, karena berdasarkan data kepegawaian dan pemetaan yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Jabatan Fungsional Umum  dan Jabatan Fungsionla Tertentu, ternyata masih terdapat kekurangan tenaga fungsional tenaga perancang. Lebih lanjut pimpinan diskusi menyampaikan akan selalu berkoordinasi dengan BPSDM untuk mendorong terus dilakukan pendidikan-pendidikan tenaga perancang, dan kalau melihat dari permintaan Kementerian/Lembaga lain saat ini semakin banyak, tentu saja ini harus kita carikan jalan keluar dari unit Eselon I lain dari Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai PNBP bisa membantu untuk pendidikan, sehingga kalaupun anggaran tidak bisa dialokasikan dari APBN, anggaran tersebut dapat diperoleh dari PNBP Kementerian Hukum dan HAM

   

Halaman 1 dari 121 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Komentar Terbaru

Pencarian

Pengumuman Lelang

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

Maret 2015
S S R K J S M
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 1144 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini55458
mod_vvisit_counterKemarin81708
mod_vvisit_counterMinggu ini226202
mod_vvisit_counterMinggu Lalu534107
mod_vvisit_counterBulan ini313579
mod_vvisit_counterBulan Lalu1822433
mod_vvisit_counterTotal126803206

Hari ini: 04 Mar 2015

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id