Jumat, 30 September 2016
   
Text Size

SIMPOSIUM INTERNASIONAL 2016

www.djpp.kemenkumham.go.id - Simposium Internasional 2016 sukses digelar oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada 21-26 Agustus 2016. Acara ini dihadiri oleh 12 Delegasi Negara seperti Australia, Japan, Kamboja, Korea, Myanmar, Norwegia, Thailand, Timor Leste, Inggris, Belanda, Jerman, serta Brunei Darussalam.

Simposium ini dibuka oleh Prof. DR. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Hotel Bidakara, Jakarta Selasa (22/8), pukul 09.00.

“Dalam upaya melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, perlu juga dilakukan perbandingan bagaimana tata cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di beberapa Negara, sehingga Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan perlu menyelenggarakan suatu symposium internasional untuk mengetahui proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di berbagai Negara, selanjutnya bahan yang disampaikan dapat dipergunakan sebagai masukan untuk penyempurnaan substansi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” ujar Widodo dalam sambutannya. Acara kemudian dilanjutkan Diskusi Panel dengan masing-masing delegasi memaparkan secara ringkas bagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilakukan di negara mereka.

Baca Selanjutnya: SIMPOSIUM INTERNASIONAL 2016

   

Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi pada 7 September 2016 membacakan 8 (delapan) putusan perkara sidang Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 antara lain:

Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya:

  • Perkara No. 21/PUU-XIV/2016, Pengujian UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 88] dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 15]

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

  • Perkara No. 20/PUU-XIV/2016, Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A]

    Baca Selanjutnya: Pembacaan Putusan Mahkamah Konstitusi

   

Halaman 1 dari 320 halaman

Move
-

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Berita Terbaru
UU PENGAMPUNAN PAJAK: Restitusi & Sengketa Harus Dicabut

Bagi wajib pajak (WP) yang ingin pengampunan pajak wajib mencabut permohonan restitusi dan sengketa pajak. Dalam pasal 8 Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak disebutkan selain memiliki nomor pokok wajib pajak, WP yang ingin memperoleh pengampunan...

Selengkapnya ...
Jokowi: UU Tax Amnesty Jadi Payung Hukum Uang di Luar Negeri Masuk

DPR telah mengesahkan UU Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang diusulkan pemerintah. Presiden Joko Widodo menyambut baik putusan tersebut. "Alhamdullilah, tadi sudah selesai diberikan persetujuan oleh DPR dan pemerintah sekarang tinggal mensosialisasikan...

Selengkapnya ...
RUU PERTEMBAKAUAN: Wakil Ketua Baleg DPR: Kampanye Antitembakau, Propaganda Yang Berlebihan

Lembaga Legislatif menyatakan kampanye penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini tengah digodok oleh Parlemen sebagai propaganda yang berlebihan. Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Subagyo mengatakan pembahasan...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Koruptor yang Merampas Hak Rakyat harus di Hukum Sesuai dengan Perbuatannya ?
KASUS hak atas tanah rakyat menjadi polemik. Tarik ulur apalagi warga di hadapkan  dengan rencana pembangunan ...

Keadilan Buat Ahli Waris H.Yusuf Asal Kabupaten Fakfak Papua Barat Tak Ada
Nasib Ahli Waris H.Yusuf Bay Asal Kab. Fakfak, Papua Barat KASUS  ahli waris H. Yususf asal Kabupaten Fakfak, ...

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dari Masa ke Masa
Kriteria “Kegentingan yang Memaksa” dalam pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ...

Sterilisasi Jalur Transjakarta  (Narasi Moralitas Bisnis dan Hukum Sebagai Agen Perubahan)
    ---“Die philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, eskommt darauf an, sie zu verandern”---[1] Karl ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Survey Masyarakat

Apakah anda Puas dengan Informasi dan layanan website Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Tata Nilai

HUT RI ke- 71

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2016
S S R K J S M
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Link Terkait

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 165 pengunjung dan 1 pengurus yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini5581
mod_vvisit_counterKemarin18071
mod_vvisit_counterMinggu ini76153
mod_vvisit_counterMinggu Lalu133468
mod_vvisit_counterBulan ini721218
mod_vvisit_counterBulan Lalu1567884
mod_vvisit_counterTotal162057286

Hari ini: 30 Sep 2016

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: humas.djpp@gmail.com
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id