Senin, 01 September 2014
   
Text Size

Pencarian Judul Peraturan

[Help] Judul:
Cari di:

Cari Kata Didalam Peraturan

[Help] Kata/frasa:
Cari di:
Tahun:

Konsultasi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Jakarta (19/8/2014), Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah menerima kunjungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu di Ruang Rapat Kasubdit Fasilitasi Perancangan Wilayah II, dalam rangka konsultasi mengenai Format Berita Daerah dan Lembaran Daerah. Kunjungan diterima oleh Subdit. Fasilitasi Perancangan Perda Wilayah II dan dipimpin Ibu I Gusti Putu Milawati selaku Kasi. Bimbingan dan Konsultasi Perda Wilayah II. Beberapa hal yang dikonsultasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah sebagai berikut:

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2014-2019

Jakarta (19/8/14), bertempat di ruang Rapat B Lantai 4 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, telah berlangsung rapat mengenai Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2014-2019 yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian diantaranya Kementerian Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Polri, BAPPENAS, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sosial sebagai pemrakarsa.

RPerpres ini disusun dalam rangka menghormati hak-hak dasar penyandang disabilitas dan melindungi  hak-haknya oleh Negara dengan melibatkan partisipasi masyarakat  yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. RPerpres ini juga disusun untuk  melanjutkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Tahun 2004-2013 yang telah berakhir, serta melanjutkan Rencana Aksi Nasional Tahun 2014-2019 untuk meneruskan dan menindaklanjuti upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

   

Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jakarta(13/8/14), bertempat di ruang Rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berlangsung rapat mengenai Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian/Lembaga Non Kementerian Terkait.

RPepres ini disusun dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di bidang Pengawasan intern, sehingga dipandang perlu untuk merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tersebut.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di ubah sebagai berikut:

   

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Jakarta(6/8/14), bertempat di ruang Rapat Legiprudensi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berlangsung rapat mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Kementerian yang terkait, diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

RPP ini sendiri disusun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). RPP ini juga merupakan  RPP yang pertama diharmonisasikan dari serangkaian peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa Pegawai ASN terdiri dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). PPPK adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.

   

Halaman 1 dari 108 halaman

Move
-

Kilas Berita Hukum dan Perundang-undangan

Berita Terbaru
MPR bahas perubahan tata tertib MPR RI

Menjelang habis masa jabatannya anggota MPR RI tengah membahas perubahan tata tertib MPR RI berkaitan dengan perubahan UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3), dan akan disahkan pada Sidang Umum MPR bulan September mendatang. "Pembahasan ini karena implipikasi...

Selengkapnya ...
Panja DPR : RUU perbankan batasi bank asing

Panitia Kerja Rancangan Undang-undang Perbankan DPR RI sepakat untuk membatasi bank asing yang beroperasi di Indonesia dan mengharuskan seluruh bank berbadan hukum Indonesia. "Bank asing tidak boleh bentuk cabang, harus PT Indonesia yang berbadan hukum...

Selengkapnya ...
DPR gabungkan RRI-TVRI melalui UU RTRI

DPR RI menggabungkan dua lembaga penyiaran publik (LPP) RRI dan TVRI melalui Undang Undang tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI) yang akan disetujui pada Agustus mendatang. "RUU RTRI sudah selesai dibahas dan dijadwalkan akan disetujui...

Selengkapnya ...

Jadwal Kegiatan/Rapat

Belum ada kegiatan

Jurnal dan Artikel Terbaru

Tenaga Kerja Asing Di Indonesia: Kebijakan dan Implementasi
Perkembangan globalisasi mendorong terjadinya pergerakan aliran modal dan investasi ke berbagai penjuru dunia, ...

Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia
Sejauh ini Indonesia masih memerlukan investor asing untuk menggerakkan perekonomian dalam negeri, demikian juga ...

Persyaratan Administratif  Dan Teknis Pembangunan Rumah Susun Di Indonesia
Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah kebutuhan perumahan dan pemukiman terutama ...

Kedudukan Hukum Rumah Susun  Di Indonesia
Perumahan dan pemukiman merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dengan semakin bertambahnya penduduk, sedangkan ...

Gabung di Komunitas

Pencarian

Reformasi Birokrasi

Pengaduan Masyarakat

Perpustakaan Digital

Kalender Kegiatan

September 2014
S S R K J S M
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Link Terkait

Galeri Kegiatan

  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP
  • Foto Kegiatan Ditjen PP

Publikasi

  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi
  • Materi Publikasi


Klik Disini Untuk Lihat Online Video/TV

Yang Online

Saat ini 66 pengunjung yang sedang online
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini20142
mod_vvisit_counterKemarin26495
mod_vvisit_counterMinggu ini20142
mod_vvisit_counterMinggu Lalu166529
mod_vvisit_counterBulan ini20142
mod_vvisit_counterBulan Lalu867083
mod_vvisit_counterTotal114415606

Hari ini: 01 Sep 2014

Ikuti Info Kami di:

Facebook Twitter
Kami akan mengirim update informasi hukum dan peraturan perundang-undangan terbaru ke Facebook dan Twitter anda

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7 Jakarta Selatan
Telp. (021) 5221618 Fax. (021) 5265480
Email: admin @ djpp.info
www.djpp.kemenkumham.go.id
www.ditjenpp.kemenkumham.go.id